Pemkab Sidoarjo Perkuat Ekonomi Pesisir Berbasis Ekosistem Mangrove

Sidoarjo, InfoPublik – Ekosistem mangrove didorong tidak hanya menjadi benteng alami kawasan pantai, tetapi juga sumber ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo bersama pemerintah kabupaten/kota di pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa berkomitmen memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan mangrove secara berkelanjutan.

Komitmen tersebut dituangkan dalam deklarasi yang dibacakan pada rangkaian Simposium Mangrove untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Peluncuran Program Nilai Ekonomi Karbon Mangrove di Balai Sidang Universitas Indonesia, Jakarta, pada Senin (10/8/2026).

Pertemuan itu mempertemukan pemerintah daerah untuk membangun kesepahaman mengenai pengembangan model pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis ekosistem mangrove.

Para kepala daerah yang hadir menilai mangrove memiliki fungsi strategis, mulai dari perlindungan kawasan pantai hingga membuka peluang kegiatan ekonomi produktif bagi masyarakat pesisir.

“Melalui deklarasi ini kami berkomitmen menjadikan pengelolaan ekosistem mangrove sebagai fondasi pembangunan masyarakat pesisir yang inklusif, produktif, tangguh, dan berkelanjutan,” kata Bupati Sidoarjo, Subandi.

Dalam deklarasi tersebut, pemerintah daerah menyepakati lima komitmen untuk memperkuat pengelolaan mangrove dan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Pertama, memperkuat pemberdayaan masyarakat secara inklusif dan partisipatif. Langkah itu dilakukan melalui pendataan kelompok sasaran, pemetaan potensi, peningkatan kapasitas, pendampingan usaha, serta penguatan peran masyarakat sebagai pelaku utama pengelolaan dan pelestarian mangrove.

"Kedua, mendorong ekonomi berkelanjutan berbasis mangrove dengan mengoptimalkan potensi silvofishery, perikanan berkelanjutan, produk olahan hasil laut dan mangrove, hasil hutan bukan kayu, ekowisata, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal yang memiliki nilai tambah dan daya saing," katanya. 

Ketiga, memperkuat kelembagaan dan ekonomi lokal melalui pengembangan kelompok usaha, koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), serta BUM Desa Bersama. Penguatan tersebut diharapkan meningkatkan kemampuan masyarakat membangun kemitraan, mengakses pembiayaan, dan mengelola usaha secara profesional.

Keempat, meningkatkan sinergi multipihak melalui dukungan kebijakan, riset, inovasi, investasi, teknologi, akses pasar, hingga tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya masyarakat pesisir yang mandiri dan sejahtera.

"Kelima, menyusun dan memantau rencana aksi bersama dengan menetapkan wilayah prioritas, sasaran penerima manfaat, indikator keberhasilan, serta mekanisme evaluasi berkala. Langkah tersebut diperlukan agar program yang dijalankan memberikan dampak nyata dan berkelanjutan," tuturnya. 

Pemkab Sidoarjo menilai kolaborasi pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi salah satu kunci agar manfaat pengelolaan mangrove dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat pesisir.

Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, mangrove diharapkan tidak hanya tetap lestari, tetapi juga berkembang menjadi sumber kesejahteraan dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir untuk generasi saat ini maupun mendatang. (mas)