Pemprov Riau Perketat Pengawasan PI 10 Persen Migas, Hak Daerah Jadi Fokus
Istimewa
Pekanbaru, InfoPublik – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memperkuat tata kelola participating interest (PI) 10 persen sektor minyak dan gas bumi.
Data produksi hingga dasar penghitungan penerimaan menjadi bagian yang dicermati untuk memastikan hak daerah dapat diterima secara transparan dan akuntabel.
Penguatan tata kelola PI 10 persen menjadi salah satu agenda strategis yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau dalam rangka Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada Minggu (9/8/2026).
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan pemerintah daerah tidak ingin hanya menerima angka akhir dari pengelolaan PI 10 persen. Daerah membutuhkan akses terhadap data produksi dan dasar penghitungan agar penerimaan yang menjadi hak Riau dapat diverifikasi.
“Untuk urusan sebesar ini, daerah membutuhkan keterbukaan data dan dasar perhitungan yang jelas. Kita harus memiliki ruang untuk melakukan verifikasi sehingga seluruh proses dapat dipastikan berjalan secara transparan,” kata SF Hariyanto.
Menurutnya, Pemprov Riau telah meminta pendampingan KPK untuk memperkuat tata kelola PI 10 persen. Upaya tersebut dilanjutkan melalui koordinasi dengan BPKP, pemerintah kabupaten dan kota, serta badan usaha milik daerah (BUMD) yang mengelola PI.
Proses pembenahan dilakukan dengan mencocokkan data produksi dan penerimaan serta memastikan dasar penghitungan yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita sedang mencocokkan data produksi dengan penerimaan, memastikan dasar perhitungannya, dan memperkuat tata kelolanya. Tujuannya sederhana, yaitu memastikan pembagian manfaat bagi daerah penghasil berlangsung secara adil dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
SF Hariyanto menegaskan pembenahan tata kelola PI merupakan bagian dari strategi memperkuat penerimaan daerah sekaligus memastikan sumber daya alam Riau dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Kekayaan minyak dan gas, menurutnya, tidak cukup hanya dilihat dari besarnya aktivitas ekonomi. Pengelolaannya harus memberikan dampak terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Prinsip kita tegas, kekayaan minyak dan gas Riau harus dikelola secara terbuka dan akuntabel. Potensi tersebut harus kembali memberikan manfaat nyata untuk memperkuat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Penguatan tata kelola migas juga menjadi bagian dari langkah Pemprov Riau menghadapi keterbatasan ruang fiskal. Selain mengoptimalkan penerimaan pajak dan sumber pendapatan lainnya, pemerintah berupaya memastikan seluruh penerimaan yang menjadi hak daerah dapat dihitung dan dihimpun secara optimal.
Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, mengatakan pengelolaan sumber daya minyak dan gas harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan pembangunan daerah jangka panjang.
Menurutnya, kebijakan pada sektor strategis tersebut harus memiliki dasar yang jelas, dilaksanakan secara hati-hati, serta memberikan manfaat yang proporsional bagi masyarakat Riau.
“Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan prinsip keterbukaan dan kehati-hatian. DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan agar seluruh prosesnya dapat dipertanggungjawabkan dan manfaat yang menjadi hak daerah benar-benar kembali untuk pembangunan,” tutupnya.
Melalui penguatan pengawasan dan verifikasi tersebut, Pemprov Riau berupaya memastikan PI 10 persen tidak sekadar menjadi angka penerimaan daerah, tetapi dapat memberikan manfaat bagi pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
