Pemerintah Kota Dumai bersama Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Dumai resmi menandatangani Nota Kesepakatan tentang Penunjukan Lokasi atau Tempat Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dan Pidana Pengawasan. (foto: MC Dumai)
Dumai, InfoPublik - Pemerintah Kota (Pemko) Dumai, Riau, resmi menjadi salah satu wilayah yang siap menjalankan skema pemidanaan modern berkonsep restorative justice. Melalui langkah ini, pelaku tindak pidana tertentu tidak lagi langsung dipenjara, melainkan bakal menjalani pidana kerja sosial atau pidana pengawasan di berbagai fasilitas publik dan lembaga sosial lokal.
Kesiapan tersebut ditandai dengan penetapan lokasi pelaksanaan pidana alternatif yang dikelola bersama oleh Pemerintah Kota Dumai dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Dumai pada Selasa (4/8/2026).
Penerapan skema ini menjadi bentuk nyata implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru. Regulasi ini mengedepankan pemidanaan modern yang berorientasi pada pemulihan sosial ketimbang hukuman kurungan.
Wali Kota Dumai, Paisal, menegaskan bahwa kebijakan ini dipilah untuk menghadirkan penegakan hukum yang lebih humanis sekaligus memberikan dampak langsung bagi pembangunan daerah.
"Kita tidak hanya menjalankan amanat undang-undang, tetapi juga memberikan kesempatan kedua bagi para klien pemasyarakatan untuk membina diri, berbenah, dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui kegiatan sosial di wilayah Kota Dumai," ujar Paisal.
Dalam teknis pelaksanaannya, Pemko Dumai akan mengoordinasikan jajaran perangkat daerah, pengelola fasilitas umum, hingga lembaga sosial untuk menampung para terpidana kerja sosial.
Di sisi lain, Bapas Kelas II Dumai yang dipimpin Ema Pansi Tarigan memegang peranan teknis hukum. Bapas bertanggung jawab melakukan asesmen awal, pembimbingan, pendampingan, pengawasan ketat, hingga evaluasi berkala terhadap para klien pemasyarakatan sesuai dengan amar putusan pengadilan.
Sinergi ini diharapkan mampu membuat pelaksanaan pidana alternatif di Kota Dumai berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Selain mengurangi beban kapasitas lembaga pemasyarakatan (Lapas), integrasi sosial ini memberi ruang bagi terpidana untuk merehabilitasi diri secara produktif di tengah masyarakat.
