APBD Perubahan 2026 Padang Naik 19,67 Persen, Tembus Rp3,05 Triliun
Padang, InfoPublik — Kapasitas fiskal Kota Padang pada 2026 diproyeksikan semakin kuat. Pemerintah Kota Padang mengusulkan kenaikan total pendapatan daerah hingga menembus Rp3,05 triliun dalam Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.
Kenaikan tersebut disampaikan Wali Kota Padang, Fadly Amran, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang di Gedung DPRD Kota Padang, Senin (15/6/2026), yang juga membahas pandangan fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 serta perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, didampingi Wakil Ketua Mastilizal Aye dan Jufri, serta dihadiri Wakil Wali Kota Maigus Nasir, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, dan anggota DPRD.
Dalam pemaparannya, Fadly menjelaskan perubahan struktur anggaran dilakukan untuk memperkuat ruang fiskal daerah agar lebih responsif terhadap kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.
Dari sisi pendapatan, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik menjadi Rp1,03 triliun dari sebelumnya Rp1,02 triliun. Sementara pendapatan transfer meningkat signifikan menjadi Rp2,02 triliun dari semula Rp1,53 triliun.
“Total pendapatan daerah bertambah Rp502,73 miliar atau 19,67 persen, dari Rp2,55 triliun menjadi Rp3,05 triliun,” ujar Fadly.
Peningkatan pendapatan ini diikuti dengan penyesuaian belanja daerah yang difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan layanan publik, serta peningkatan efektivitas program strategis daerah.
Belanja operasi diusulkan naik menjadi Rp2,66 triliun dari sebelumnya Rp2,46 triliun. Kenaikan paling signifikan terjadi pada belanja modal yang melonjak menjadi Rp518,61 miliar dari Rp220,93 miliar.
Selain itu, Belanja Tidak Terduga (BTT) meningkat menjadi Rp14,77 miliar dari Rp8,31 miliar. Pemko Padang juga mengalokasikan belanja transfer sebesar Rp5 miliar, yang sebelumnya belum tersedia dalam APBD awal.
Dengan perubahan tersebut, total belanja daerah meningkat Rp507,41 miliar atau 18,71 persen, dari Rp2,69 triliun menjadi Rp3,20 triliun.
“Postur rancangan perubahan PPAS APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2026 tetap berimbang dan dirancang untuk mengoptimalkan program pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat,” tegasnya.
Fadly menambahkan, penguatan fiskal daerah menjadi fondasi penting untuk menjaga keberlanjutan berbagai program prioritas Pemerintah Kota Padang, termasuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas lingkungan perkotaan, serta penguatan sektor ekonomi kreatif dan pelayanan dasar.
Dalam kesempatan itu, Fadly juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Padang atas sinergi yang terbangun dalam pembahasan kebijakan anggaran daerah.
Menurutnya, kolaborasi yang solid antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan, efektif, dan akuntabel.
Kinerja pengelolaan keuangan Kota Padang kembali mendapat pengakuan nasional dengan diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-13 kalinya atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
“Alhamdulillah, Kota Padang kembali meraih opini WTP untuk ke-13 kalinya. Ini bukti komitmen bersama dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel. Terima kasih atas sinergi dan kolaborasi DPRD Kota Padang,” pungkas Fadly.
(Charlie)
