Padang, Infopublik – Pembangunan kota tidak cukup hanya mengandalkan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Penguatan moral, keimanan, dan karakter masyarakat juga menjadi bagian penting yang membutuhkan peran ulama bersama pemerintah. Hal ini menjadi salah satu fokus Musyawarah Daerah (Musda) XI Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padang yang menyusun arah program kerja untuk lima tahun ke depan.
Wali Kota Padang Fadly Amran membuka Musda XI MUI Kota Padang di Aula Abu Bakar Ja’ar, Balai Kota Padang, Aie Pacah, Minggu (8/11/2026). Musyawarah ini menjadi momentum untuk mengevaluasi kinerja kepengurusan sebelumnya, merumuskan program kerja periode 2026–2031, sekaligus memilih pengurus baru.
Fadly menegaskan, pembangunan Kota Padang perlu berjalan seimbang antara kemajuan fisik, penguatan ekonomi, dan pembinaan kehidupan sosial-keagamaan. Karena itu, pemerintah kota mendorong keterlibatan ulama dalam mendukung pelaksanaan sejumlah Program Unggulan (Progul), antara lain Sinergi Nagari, Padang Juara, dan Smart Surau.
Menurut Fadly, masukan dari MUI dibutuhkan agar program pemerintah tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Kami berharap pengurus MUI Kota Padang dan seluruh pihak terkait dapat memberikan masukan serta terlibat aktif dalam memperkuat pelaksanaan berbagai program tersebut, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat,” ujar Fadly.
Ia menegaskan, Pemerintah Kota Padang terbuka untuk memperkuat kerja sama dengan MUI dalam mendukung kemaslahatan umat dan pembangunan daerah. “Pada prinsipnya, Pemerintah Kota Padang siap bersinergi dan berkolaborasi dengan MUI. Kami berharap hubungan baik yang telah terjalin dapat terus diperkuat demi kemaslahatan umat dan kemajuan Kota Padang,” katanya.
Bagi MUI Kota Padang, Musda XI tidak hanya menjadi agenda pergantian kepengurusan, tetapi juga kesempatan menentukan prioritas kerja organisasi dalam lima tahun mendatang. Ketua MUI Kota Padang Syafruddin menjelaskan, forum tersebut mencakup evaluasi laporan pertanggungjawaban pengurus lama, penyusunan program kerja, dan pemilihan kepengurusan periode 2026–2031.
Syafruddin juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Padang atas dukungan yang selama ini diberikan, termasuk bantuan dana hibah untuk menunjang kegiatan dan pelaksanaan program MUI.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Dakwah dan Infokom MUI Sumatra Barat Ahmad Kosasih mengingatkan peserta agar menjalankan musyawarah sesuai tata kelola organisasi dan etika bermusyawarah dalam Islam.
“Kami mengajak seluruh peserta menjalankan musyawarah dengan berpedoman pada tata kelola organisasi, serta etika bermusyawarah sesuai tuntunan Islam, sehingga menghasilkan pemimpin yang memiliki kepedulian dan perhatian terhadap umat,” ujar Ahmad.
Musda XI MUI Kota Padang diharapkan menghasilkan kepengurusan yang mampu menjawab kebutuhan umat sekaligus memperkuat kontribusi organisasi dalam kehidupan masyarakat. Sinergi ulama dan pemerintah menjadi penting agar pembinaan keagamaan, pendidikan karakter, dan program pembangunan sosial dapat berjalan beriringan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Syahendri Barkah, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Zul Asfi Lubis, Ketua MUI Kota Padang Syafruddin, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), camat se-Kota Padang, pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, serta pimpinan pondok pesantren.
(Mul)
~ 📤 by Ju