Tanah Merah, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Boven Digoel menegaskan komitmen penuh untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan menguatkan integritas birokrasi melalui program Monitoring Center for Prevention (MCP). Hal tersebut disampaikan Bupati Boven Digoel, Roni Omba, dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, Rabu (19/11/2025).

Dalam sambutannya, Bupati Roni Omba menyampaikan apresiasi kepada jajaran pejabat daerah dan Tim KPK Satgas Wilayah V yang hadir. Ia menegaskan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya kewajiban tahunan, melainkan proses pembelajaran penting untuk memperbaiki sistem pemerintahan daerah.

“Sejak dilantik, kami melihat prioritas utama bukan pada mengejar skor, melainkan pembenahan sistem. Kolaborasi melalui MCP menjadi instrumen penting untuk memperbaiki perencanaan, penganggaran, pengadaan, dan pelayanan publik,” ujarnya.

Bupati menyoroti sejumlah area strategis yang harus diperkuat bersama KPK, di antaranya: perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset, serta penguatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Ia mengakui masih banyak pekerjaan rumah, mulai dari kedisiplinan perencanaan, pengelolaan aset, hingga peningkatan kapasitas pengawasan. Karena itu, pendampingan intensif dari KPK diperlukan agar rekomendasi MCP dapat dijalankan sejak awal masa kepemimpinan.

“Kami berkomitmen mewujudkan birokrasi yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Perbaikan ini harus berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat,” tegas Roni Omba.

Sementara itu, Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Wilayah V KPK, Abdul Haris, mengungkapkan bahwa capaian MCP Kabupaten Boven Digoel masih berada di bawah standar minimal nasional, yakni 78 poin. Ia menyoroti beberapa masalah mendasar yang harus segera dibenahi, seperti rendahnya kualitas SDM, minimnya digitalisasi layanan, serta masih kuatnya ego sektoral antar-OPD.

“Ini era pemerintahan digital. Sistem sudah tersedia, tetapi tantangan utamanya adalah integrasi dan kedisiplinan menjalankan tata kelola yang benar,” katanya.

KPK juga menekankan pentingnya penertiban aset daerah, penguatan koordinasi hukum, penyusunan perencanaan berbasis data, pelatihan minimal 20 jam per tahun bagi ASN, serta pelayanan publik yang nyata dan tidak fiktif. Abdul Haris mengingatkan bahwa setiap pejabat harus memahami tanggung jawab jabatan, bukan hanya fasilitas yang melekat.

KPK menyatakan siap mendampingi Boven Digoel untuk meningkatkan capaian MCP secara berkelanjutan. Seluruh OPD diminta bekerja dalam satu visi pembangunan daerah agar penganggaran, pengadaan, dan layanan publik berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.

Menutup kegiatan, Bupati Roni Omba kembali menyampaikan terima kasih atas dukungan KPK dan menegaskan kesiapan pemerintah daerah menerima evaluasi sebagai bagian dari upaya perbaikan.

“Kerja sama yang kuat akan menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat Boven Digoel,” pungkasnya.