Pontianak, InfoPublik – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Ria Norsan, dengan tegas menyatakan bahwa situasi di seluruh wilayah Kalimantan Barat saat ini dalam kondisi aman dan kondusif.
Pernyataan itu disampaikan di tengah gelombang demonstrasi yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, ia menegaskan bahwa Kalimantan Barat tetap stabil dan mampu mengelola dinamika dengan baik.
Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi bersama para Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Barat serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Kalbar yang digelar secara virtual dari Balai Petitih Kantor Gubernur, Selasa (2/9/2025).
Dalam arahannya, Gubernur Ria Norsan melaporkan bahwa aksi penyampaian aspirasi mahasiswa di Kalbar berlangsung tertib dan damai. Ia bahkan memberikan contoh daerah yang awalnya tidak diduga menggelar aksi, tetapi ternyata tetap berjalan lancar. "Saya pikir Kayong tidak ada demo, ternyata ada juga. Tapi berjalan kondusif," ujarnya, menggambarkan situasi yang tetap terkendali.
Meski fokus pada menjaga stabilitas, Gubernur tidak melupakan isu-isu strategis pembangunan. Ia menyoroti dua perhatian utama masyarakat, yaitu infrastruktur jalan dan penanganan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Untuk perbaikan jalan provinsi, Pemprov Kalbar telah menganggarkan Rp475 miliar yang dibagi ke 13 kawasan kota, meski ia mengakui keterbatasan anggaran mengingat lebih dari 60 persen jalan kabupaten mengalami kerusakan.
Sementara untuk PETI, pemerintah berupaya mendorong pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), yang saat ini baru ada di Kabupaten Ketapang dan Kapuas Hulu, dengan proses pengajuan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Sebagai langkah antisipatif menjaga situasi Kalbar yang kondusif, Gubernur Ria Norsan menginstruksikan tiga langkah strategis. Pertama, memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan melibatkan tokoh masyarakat, perguruan tinggi, media, dan aparat untuk menyampaikan informasi yang benar serta mencegah penyebaran hoaks.
Ia mencontohkan beredarnya kabar palsu mengenai gedung DPR RI yang disebut terbakar, yang langsung ia konfirmasi kebenarannya.
“Saya sampai telepon sana-sini untuk memastikan, ternyata tidak benar,” katanya, seraya meminta masyarakat bijak bermedia sosial dan tidak mudah menyebarkan berita yang belum terverifikasi.
Kedua, menerapkan pendekatan humanis oleh aparat, di mana petugas keamanan diminta menjalankan tugas secara persuasif dan melindungi masyarakat dari provokasi.
Ketiga, memastikan ketersediaan pelayanan publik tetap optimal di bidang pendidikan, kesehatan, UMKM, dan investasi tanpa terpengaruh situasi politik.
“Kalbar adalah rumah besar yang harus kita jaga bersama. Jangan sampai ada pihak-pihak tidak bertanggung jawab memecah belah persatuan,” tegas Gubernur.
Ia mengajak semua pihak untuk menjaga kolaborasi, memperkuat persaudaraan, dan menjadikan Kalimantan Barat sebagai contoh provinsi yang aman, damai, dan demokratis.
Penekanannya bahwa pelayanan publik harus tetap berjalan tanpa halangan menjadi pesan kunci, menutup arahan dengan seruan, “Pelayanan publik harus tetap berjalan. Jangan sampai kita terbawa arus situasi nasional sehingga abai terhadap tugas utama kita.” (rfa/nzr)
