Wakil Gubernur Riau Luruskan Isu Defisit Anggaran, Tegaskan Cuma Rp132 Miliar

Kampar, InfoPublik – Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto, angkat bicara terkait simpang siur informasi mengenai defisit anggaran dan tunda bayar yang sempat menarik perhatian publik. Ia menegaskan bahwa informasi yang berkembang tidak akurat dan perlu diluruskan agar tidak menyesatkan masyarakat.

"Awalnya saya ingin diam saja, tetapi informasi yang beredar makin meluas. Seperti soal defisit anggaran yang katanya Rp2,2 triliun. Itu sangat tidak benar. Saya ingin meluruskan, bahwa yang benar adalah Pemprov Riau defisit hanya Rp132 miliar," ujar SF Hariyanto saat safari Ramadan di Kabupaten Kampar pada Jumat (21/03/2025).

Ia menjelaskan bahwa defisit anggaran merupakan kondisi di mana jumlah belanja lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh. Target pendapatan Pemprov Riau tahun ini mencapai Rp11 triliun, namun realisasi pendapatan hanya tercapai Rp9,4 triliun atau 85,42 persen dari target.

"Penyebab utama adalah realisasi pendapatan yang belum sesuai harapan. Selain itu, ada juga faktor Participating Interest (PI) Blok Rokan yang seharusnya memberikan kontribusi besar, tetapi realisasinya sangat jauh dari target," tambahnya.

SF Hariyanto juga menjelaskan bahwa pada 2024, PI Blok Rokan yang seharusnya memberi kontribusi sebesar Rp736 miliar untuk Provinsi Riau, hanya tercapai Rp200 miliar. Hal ini disebabkan oleh tantangan dalam produksi minyak oleh Pertamina Hulu Rokan (PHR), yang ditargetkan mencapai 1 juta barel per hari.

Untuk mengatasi defisit anggaran, SF Hariyanto menyebutkan upaya efisiensi anggaran yang telah dilakukan. Salah satunya adalah pemotongan anggaran perjalanan dinas dan anggaran yang tidak efektif, dengan total potensi penghematan sebesar Rp386 miliar.

“Selain itu, kami juga menghemat anggaran dari penganggaran gaji PPPK dan CPNS yang akan dilakukan pada bulan Juni dan Oktober 2025. Ini menambah penghematan anggaran kita, totalnya hampir Rp800 miliar,” terang SF Hariyanto.

Terkait tunda bayar sebesar Rp916 miliar, Wakil Gubernur memastikan bahwa hal itu sudah diselesaikan dengan pergeseran anggaran untuk kegiatan tahun 2025 kepada OPD terkait di Pemprov Riau.

"Tunda bayar lebih dari Rp900 miliar itu sudah diselesaikan dengan pergeseran anggaran, dan InsyaAllah sudah clear, tidak ada masalah lagi," ujar SF Hariyanto.

Ia juga menjelaskan bahwa untuk masalah tunda salur, Pemprov Riau telah menganggarkan sebesar Rp1,2 triliun untuk tahun 2025. Anggaran tersebut digunakan untuk menyelesaikan tunda salur tahun 2024 sebesar Rp550 miliar, dan sisanya untuk membayar kewajiban kepada Kabupaten/Kota tahun 2025.

"Saya sudah koordinasikan dengan Pak Gubernur dan akan segera dirapatkan bersama TAPD Pemprov Riau. Jadi, semuanya sudah clear dan tidak ada masalah," tegas SF Hariyanto.

(Mediacenter Riau/nb)