Mendagri Ingatkan Bahaya Politik Uang saat PSU

Siak, InfoPublik – Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Siak, Fauzi Asni, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui zoom meeting yang berlangsung di Ruang Bandar Siak, Kantor Bupati Siak pada Jumat (21/3/2025).

Plh Sekda Siak, Fauzi Asni, menegaskan kesiapan Pemkab Siak dalam menyukseskan PSU, baik dari segi personel pengamanan maupun pendanaan.

“Seperti yang disampaikan Mendagri dan Ketua KPU, kami siap melaksanakan PSU dengan kerja sama seluruh pihak. Semoga PSU berjalan aman dan lancar serta menghasilkan pemimpin terbaik bagi masyarakat Siak,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian itu membahas kesiapan daerah dalam menghadapi Pemungutan Suara Ulang (PSU) sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Mendagri menegaskan bahwa PSU menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat potensi polarisasi masyarakat masih tinggi di sejumlah daerah.

“Pilkada belum benar-benar selesai, apalagi di daerah yang harus melaksanakan PSU. Kita harus waspada dengan isu yang mungkin muncul, terutama soal netralitas dan Kamtibmas,” ujar Tito.

Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap praktik politik uang, yang dikhawatirkan dapat memicu sengketa baru dan menyebabkan PSU berulang.

“Mesin politik masih berjalan. Kandidat dan pendukungnya masih bertarung. Politik uang adalah isu yang harus diawasi agar tidak terjadi pelanggaran baru,” tambahnya.

Terkait pelaksanaan PSU di Kabupaten Siak pada 22 Maret 2025, Mendagri meminta Gubernur Riau segera menerbitkan izin cuti bagi kepala daerah yang ikut bertarung agar tidak terjadi celah gugatan administratif di kemudian hari.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, dalam rakor tersebut menyampaikan bahwa logistik dan kesiapan teknis pelaksanaan PSU di empat daerah gelombang pertama—Siak, Bangka Barat, Magetan, dan Barito Utara telah dipastikan siap. Distribusi logistik telah berlangsung dan supervisi terhadap jajaran KPU daerah sudah dilakukan.

(MC/Siak/Rahma)