Bupati Banggai Ajak Sinergi dalam Penyusunan RKPD 2026

Banggai, InfoPublik –Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Banggai, menggelar Forum Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagai bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  di Hotel Estrella Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah pada Senin (17/3/2025).

Bupati Amirudin menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus berbasis pada prinsip Money Follow Program, yang berarti hanya program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang akan mendapatkan alokasi anggaran. Menurutnya, pencapaian prioritas pembangunan memerlukan koordinasi erat antara seluruh pemangku kepentingan dengan mengintegrasikan program-program prioritas di setiap sektor.

"Perencanaan pembangunan harus mengacu pada Asta Cita sebagai prioritas nasional yang menjadi salah satu acuan visi dan misi Gubernur terpilih Sulawesi Tengah," ujar Bupati Amirudin.

Bupati Amirudin melanjutkan bahwa untuk mempercepat penurunan stunting, diperlukan perencanaan dan strategi yang terukur, dengan proses evaluasi dan monitoring berkala. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bersinergi dalam pengendalian inflasi dan bekerja sama untuk mengurangi kesenjangan wilayah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Penting untuk memperkuat infrastruktur dan rantai pasok untuk memperlancar distribusi barang dan jasa guna menciptakan ekonomi yang inklusif," tambah Bupati.

Amsakar juga menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran dengan menggunakan sumber daya secara optimal, agar setiap rupiah yang dibelanjakan dapat memberi dampak positif bagi masyarakat.

Terdapat delapan Rancangan Prioritas Pembangunan Daerah yang menjadi perhatian dalam rancangan RKPD, di antaranya:

1. Pembangunan manusia unggul, berbudaya, dan berdaya saing.
2. Peningkatan ketahanan pangan daerah menuju Banggai Swasembada Pangan.
3. Pengembangan sarana prasarana konektivitas, pelayanan dasar, TIK, dan transformasi digital.
4. Pembangunan wilayah dan desa yang merata dan berkeadilan.
5. Penataan ruang, ketahanan ekologi, adaptasi, dan mitigasi bencana.
6. Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan teknologi.
7. Optimalisasi potensi pertambangan untuk pertumbuhan ekonomi.
8. Penguatan reformasi birokrasi.

(MC Kabupaten Banggai)