- Oleh MC KAB BANGGAI
- Selasa, 8 April 2025 | 14:48 WIB
:
Oleh MC PROV RIAU, Jumat, 28 Februari 2025 | 08:17 WIB - Redaktur: Tri Antoro - 151
Pekanbaru, InfoPublik – Direktorat Intelkam (Ditintelkam) Polda Riau menggelar dialog khusus bertema "Peran Stakeholder Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla Tahun 2025", bertempat di LPP TVRI Kota Pekanbaru, Provinsi Riau pada Rabu (26/2/2025).
Kasubdit Ekonomi Ditintelkam Polda Riau, AKBP Boy Ashar, menekankan bahwa dialog ini bertujuan untuk menyusun strategi kesiapan pemerintah dan stakeholder terkait dalam menghadapi musim kemarau 2025.
"Kondisi cuaca tahun ini diprediksi masih ekstrem, sehingga harus diantisipasi dengan baik. Melalui dialog ini, kami berharap ada sinergi kuat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau," ujar Boy.
Menurutnya, langkah yang tepat dapat meminimalisir risiko karhutla serta menjaga situasi kondusif di Provinsi Riau.
Dalam kesempatan yang sama, Asisten I Setdaprov Riau, Zulkifli Syukur, menjelaskan bahwa Pemprov Riau telah menyiapkan regulasi terkait penanggulangan karhutla, termasuk Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Gubernur (Pergub), dan petunjuk teknis (Juknis).
"Melihat data yang ada, kebakaran hutan di Riau diperkirakan akan meningkat pada Agustus mendatang. Oleh karena itu, kolaborasi harus dilakukan tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga hingga ke kecamatan dan kelurahan," jelasnya.
Menurutnya, BPBD bersama masyarakat dan petani harus bekerja sama untuk mencegah karhutla. Ia menegaskan bahwa kebakaran tidak hanya berdampak pada Riau, tetapi juga pada negara tetangga.
"Karhutla ini sangat berdampak, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga sosial. Jika terjadi kebakaran besar, dampaknya bisa dirasakan hingga ke negara tetangga," tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPBD Riau, Edy Afrizal, mengatakan bahwa sejak Januari hingga Februari 2025, terdeteksi 136 hotspot di wilayah Riau. Dari jumlah tersebut, 36 titik telah dikonfirmasi sebagai firespot, dengan total 72,31 hektare lahan terbakar.
Adapun daerah yang terdampak meliputi:
Edy menambahkan bahwa sebagian besar lahan yang terbakar merupakan lahan masyarakat, baik perkebunan pribadi maupun lahan kosong, sementara tidak ada kebakaran di lahan korporasi.
"Saat ini, lahan yang terbakar masih didominasi lahan masyarakat seperti perkebunan kelapa sawit dan lahan kosong," jelasnya.
Untuk menghadapi musim kemarau 2025, BPBD Riau telah menyurati seluruh kabupaten/kota serta perusahaan yang menggunakan lahan gambut guna melakukan pengecekan peralatan pemadam kebakaran.
"Jika ada peralatan yang rusak, BPBD daerah bisa mengajukan perbaikan atau penggantian, termasuk selang pemadam air," ujar Edy.
Ia juga menyampaikan bahwa status siaga karhutla di Riau dapat ditingkatkan dalam satu bulan ke depan, tergantung pada perkembangan kondisi di lapangan.
"Kita akan lihat dalam satu bulan ke depan. Jika terjadi peningkatan hotspot, maka status akan dinaikkan dari siaga normal (level 3) ke siaga waspada (level 2), atau bahkan siaga darurat (level 1) jika kondisinya memburuk," tutupnya.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, diharapkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau dapat ditekan dan tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya.
(Mediacenter Riau/nb)
