- Oleh MC PROV GORONTALO
- Selasa, 1 April 2025 | 11:30 WIB
: Launching desa sehat oleh Wakil Menteri PKP, Wakil Gubernur Gorontalo, Satgas Perumahan RI, Komisioner BP Tapera dan Direktur Pembiayaan BP Tapera, usai pelaksanaan Seminar Nasional Perumahan, di Universitas Pohuwato, Marisa, Selasa, (25/2/2025). Foto- Nova Diskominfotik
Oleh MC PROV GORONTALO, Rabu, 26 Februari 2025 | 06:21 WIB - Redaktur: Tri Antoro - 187
Pohuwato, InfoPublik – Wakil Gubernur (Wagub) Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, menegaskan kesiapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
"Bapak Wakil Menteri, kami berharap kunjungan ini dapat mempererat kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan program 3 juta rumah. Dengan begitu, semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati hunian yang layak, aman, dan nyaman," ujar Idah dalam Seminar Nasional Perumahan di Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo pada Selasa (25/2/2025).
Sebagai bentuk dukungan terhadap penyediaan rumah layak huni, Pemprov Gorontalo telah membangun 2.467 unit rumah di seluruh wilayah provinsi sejak 2017 hingga 2024. Dari jumlah tersebut, 322 unit (13,05 persen) berada di Kabupaten Pohuwato.
Ke depan, dalam RPJMD Provinsi Gorontalo 2025-2029, Pemprov juga merancang program relokasi rumah bagi masyarakat yang bermukim di kawasan negatif, termasuk di Pohuwato Timur, yang kini sedang diusulkan oleh Pemkab Pohuwato bekerja sama dengan Pemprov Gorontalo.
"Seminar ini adalah langkah konkret dalam merealisasikan program 3 juta rumah. Kami di daerah siap mendukung penuh program ini," tegas Idah.
Sementara itu, Wamen PKP Fahri Hamzah menegaskan bahwa pemerintah saat ini tengah mendorong produksi perumahan untuk mendukung program 3 juta rumah. Pemerintah akan menerapkan supply side policy, yaitu kebijakan untuk meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan rumah bagi masyarakat.
"Masih banyak rumah tidak layak huni di Indonesia, bahkan banyak warga yang belum memiliki rumah. Karena itu, Presiden menginstruksikan gerakan nasional pembangunan perumahan, termasuk renovasi, dengan target 3 juta rumah," ungkap Fahri.
Dari total 3 juta rumah tersebut, pembagiannya meliputi:
Fahri menambahkan bahwa Kementerian PKP bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Kementerian Desa untuk mengatasi keterbatasan perumahan di wilayah pesisir dan pedesaan.
"Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tidak memiliki konsep perumahan pesisir, dan dana desa pun belum difokuskan untuk perumahan. Kini, Kementerian PKP hadir untuk menerjemahkan janji Presiden dalam membangun hunian di desa, pesisir, dan perkotaan," tandasnya.
(mcgorontaloprov/echin)
