Cegah Banjir, Wakil Wali Kota Padang Siap Percepat Normalisasi Sungai

Padang, InfoPublik – Memasuki hari ketiga sebagai Wakil Wali Kota (Wawako) Padang, Maigus Nasir, langsung turun ke lapangan untuk meninjau kondisi aliran Sungai Batang Maransi yang kerap meluap dan menyebabkan banjir di kawasan Kelurahan Air Pacah hingga Dadok Tunggul Hitam.

Menurut Maigus, pengendalian banjir menjadi salah satu prioritas utama dalam program 100 hari kerja. Hal ini juga sejalan dengan arahan Wali Kota Padang, Fadly Amran, yang menekankan pentingnya solusi jangka panjang terhadap permasalahan banjir di kota tersebut.

"Kemarin kita sudah video call dengan Pak Wali. Sesuai arahan beliau, pengendalian banjir merupakan salah satu prioritas program unggulan. Kami siap menangani persoalan ini secepatnya," ujar Maigus saat meninjau lokasi banjir di Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat pada Minggu (23/2/2025).

Maigus menjelaskan bahwa banjir di Kota Padang terjadi akibat beberapa faktor, di antaranya:

• Pendangkalan sungai akibat sedimentasi yang menghambat aliran air.
• Kurangnya daerah resapan air sehingga air hujan tidak terserap dengan baik.
• Perilaku masyarakat yang masih membuang sampah ke sungai, yang menyebabkan penyumbatan aliran air.
• Perubahan tata guna lahan yang mengurangi kapasitas daerah tangkapan air.

"Penyebab banjir di Kota Padang dipengaruhi belum optimalnya aliran dari lima sungai besar yang ada. Dengan dukungan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang dan Dinas PSDA Sumbar, kita berharap dapat melakukan normalisasi secara bertahap," jelasnya.

Langkah strategis yang akan diambil adalah normalisasi dan pengerukan Sungai Batang Maransi, yang sering meluap dan menyebabkan banjir di kawasan Kelurahan Air Pacah dan Dadok Tunggul Hitam.

"Pengerukan dan pelebaran sungai menjadi solusi utama. Jika ini bisa kita lakukan, insya Allah dalam tiga hingga empat tahun ke depan kawasan ini bisa terbebas dari banjir," tegas Maigus.

Langkah ini membutuhkan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V, Dinas PSDA Sumbar, dan pemerintah setempat.

(MC Padang/ April)