BPS Parigi Moutong Canangkan Zona Integritas untuk Tingkatkan Pelayanan Publik

Parigi Moutong, InfoPublik – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, resmi mencanangkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Senin (23/12/2024).

Acara ini dihadiri Asisten I Kabupaten Parigi Moutong, Abdul Aziz, yang mewakili Penjabat (Pj) Bupati Richard Arnaldo, bertempat di Kantor BPS Kabupaten Parigi Moutong.

Dalam sambutannya, Abdul Aziz menekankan pentingnya pembangunan Zona Integritas untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan berkualitas.

“Melalui pencanangan zona integritas ini, kita berharap dapat memastikan bahwa setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya oleh BPS Kabupaten Parigi Moutong, dapat berjalan efektif, efisien, dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan negara maupun masyarakat,” ujarnya.

Abdul Aziz juga mengapresiasi peran strategis BPS dalam menyediakan data dan informasi yang akurat dan terpercaya.

“Data dari BPS sangat penting untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, penting memastikan proses pengumpulan dan pengolahan data dilakukan dengan standar tinggi dan profesionalisme,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Parigi Moutong, Taufik, menyatakan, pencanangan Zona Integritas merupakan langkah awal untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.

“Harapan kami, dengan pencanangan Zona Integritas ini, kami dapat menunjukkan komitmen untuk bekerja lebih profesional, efisien, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),” jelas Taufik.

Dia menambahkan, pencanangan ini tidak hanya membawa perubahan internal di BPS tetapi juga bertujuan membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, khususnya dalam bidang statistik.

Acara diakhiri dengan penandatanganan komitmen Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di BPS Kabupaten Parigi Moutong.

Langkah ini diharapkan menjadi contoh bagi instansi pemerintah lainnya untuk mengedepankan prinsip good governance, yaitu pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. (MC Parigi Moutong/Diskominfo Parimo/Ra)