Ekonomi Tumbuh 5,23 Persen, Kanwil DJPb Kalsel Sampaikan Laporan Kinerja Fiskal Tahun 2024

Banjarmasin, InfoPublik - Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H. Muhidin menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2025. Pada kesempatan ini, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalsel, Syafriadi menyampaikan laporan kinerja fiskal sepanjang 2024

Memasuki periode akhir tahun, pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan hingga akhir Triwulan III 2024 secara yoy tumbuh sebesar 5,23 persen di atas nasional yang sebesar 4,95 persen.

“Kinerja APBN wilayah Kalsel sampai dengan 13 Desember 2024 telah mencapai Rp37,72 triliun, meningkat 24,46 persen dibandingkan tahun lalu. Realisasi ini terdiri dari belanja K/L sebesar 8,77 Triliun dan Belanja Transfer Ke Daerah sebesar 28,96 Triliun,” kata Syafriadi, Banjarmasin, Rabu (18/12/2024).

Syafriadi juga menyampaikan bahwa terdapat beberapa satker Kementerian/Lembaga di Kalimantan Selatan menempati peringkat 5 besar secara nasional, antara lain satker-satker lingkup Kementerian ATR/BPN, BKKBN, BNN, BKN, dan Kementerian Agama.

Selain itu terdapat capaian prestasi di Kalimantan Selatan antara lain Penetapan Satuan Kerja menjadi Badan Layanan Umum (BLU) yaitu Balai Standarisasi Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Banjarbaru dan Rumah Sakit TNI Dr.Soeharsono sehingga total BLU di Kalsel menjadi lima BLU, pencairan Dana Desa Tercepat/Pertama tahun 2024 se-Indonesia, Desa Awang Bangkal Barat sebagai Terbaik Pertama Nasional desa berkinerja terbaik penurunan stunting tahun 2024, Pemerintah Provinsi Kalsel sebagai Terbaik 1 Nasional Penghargaan Emas pada Bhumandala Award kategori batas desa dan kelurahan tahun 2024, dan Kalsel sebagai Provinsi Pertama di Indonesia yang seluruh desanya di semua Kabupaten menjalankan Siskeudes Online.

“Khusus untuk BSPJI Banjarbaru telah mendapatkan akreditasi menjadi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Utama sehingga dapat melayani pemeriksaan kehalalan produk secara Nasional dan Internasional dan Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin sebagai BLU dengan jumlah pasien terbanyak kedua lingkup Rumkit Bhayangkara se-Indonesia dalam melayani jumlah pasien rawat jalan,”kata Syafriadi.

Pemerintah dan DPR telah menyepakati Belanja Negara Tahun 2025 sebesar Rp3.621,3 Triliun, meningkat 8,9 persen dibandingkan APBN 2024. Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.701,4 triliun diarahkan untuk mendukung program prioritas Pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan perumahan.

“Program unggulan 2025 yang telah ditampung di APBN meliputi Makan Bergizi Gratis, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Renovasi Sekolah, Sekolah Unggulan Terintegrasi dan Lumbung Pangan Nasional, Daerah dan Desa,” tambahnya.

Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp919,9 Triliun, untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pelayanan yang inklusif, pentingnya efektivitas serta efisiensi belanja daerah. Pendapatan Negara tahun 2025 sebesar Rp3.005,1 Triliun, ditempuh melalui upaya pengumpulan sumber penerimaan negara dari Pajak, Bea Cukai dan PNBP secara optimal dan mengejar berbagai potensi penerimaan dengan tetap menjaga iklim investasi.

Upaya mengumpulkan penerimaan negara baik dari perpajakan dan PNBP dilakukan dengan tetap menjaga aspek keadilan di mana mereka yang tidak mampu dibantu negara melalui berbagai instrumen seperti bantuan sosial, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, termasuk subsidi dan fasilitas pembebasan pajak.

“Defisit APBN tahun 2025 sebesar Rp616,2 Triliun (2,53 persen PDB) terus dikelola dengan strategi pembiayaan utang yang terukur, efisien, termasuk pemanfaatan dan pengelolaan cash buffer dan fungsi treasury yang semakin dinamis dan sesuai perkembangan sektor keuangan,” ujar Syafriadi.

Alokasi APBN 2025 di Kalimantan Selatan Rp38,70 Triliun. Jika dibandingkan dengan Nasional, Porsi Belanja APBN di Kalimantan Selatan sebesar 1,07 persen. Alokasi untuk Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp10,81 Triliun. Sepuluh (10) K/L yang mendapat alokasi terbesar di Kalimantan Selatan adalah pada Kementerian Pertanian, Kementerian Agama, Kepolisian Negara, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Pertahanan, Mahkamah Agung, Kementerian Perhubungan, Kementerian Imigrasi dan PAS, serta Kejaksaan RI.

Alokasi Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) 2025 untuk 14 Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan di awal tahun 2025 ini sebesar Rp27,89 Triliun. Persentase Kenaikan TKD tertinggi pada Kabupaten Tabalong sebesar 13,73 persen, yang berasal dari kenaikan DBH Sumber Daya Alam.

Diharapkannya dari keseluruhan dana tersebut dapat segera berjalan dan tepat sasaran dan tepat waktu, sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Gubernur Kalsel mengajak kepada semuanya untuk menempatkan APBN sebagai instrumen penting untuk mencapai tujuan kita bernegara, yaitu terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Mari kita menjaga dan melaksanakan amanah ini.( MC Kalsel/Rns/YIN/Eyv)