Pemkot Batam dan Kementerian P2MI Perkuat Langkah Hadapi Tantangan PMI

Batam, InfoPublik – Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, menyambut kedatangan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) sekaligus Kepala BP2MI, Abdul Kadir Karding, di Bandara Hang Nadim, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Sabtu (7/12/2024).

Kunjungan kerja Menteri P2MI di Batam mencakup agenda penting, termasuk mengunjungi Helpdesk Pelabuhan Internasional Batam Center sebagai bagian dari upaya menangani permasalahan pekerja migran dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kerap terjadi di wilayah perbatasan ini.

"Atas nama Wali Kota Batam dan Pemerintah Kota, kami mengucapkan selamat datang kepada Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) sekaligus Kepala BP2MI, Bapak Abdul Kadir Karding, di Kota Batam, Kota Bandar Dunia Madani," ujar Jefridin.

Jefridin menyampaikan apresiasinya atas kedatangan Menteri P2MI ke Batam untuk memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan pekerja migran dan TPPO. Menurutnya, posisi geografis Batam yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura membuat kota ini rawan terhadap kasus pekerja migran ilegal dan perdagangan orang.

"Batam berada di perairan internasional, sehingga kasus pekerja migran dan TPPO menjadi tantangan yang perlu diselesaikan bersama. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak terkait sangat dibutuhkan," tambahnya.

Jefridin menjelaskan bahwa pemerintah pusat, melalui BP2MI, telah mengambil berbagai langkah konkret untuk menangani permasalahan pekerja migran. Salah satunya adalah pembentukan Tim Reaksi Cepat BP2MI yang bertugas menangani kasus tindak pidana terkait pekerja migran Indonesia.

"Kami mengapresiasi langkah-langkah Bapak Menteri, termasuk pembentukan Tim Reaksi Cepat BP2MI. Ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI)," ujar Jefridin.

Selain itu, Menteri Abdul Kadir Karding juga telah membahas isu ini dalam rapat koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa serta Pembangunan Daerah Tertinggal. Rapat tersebut menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor untuk memberikan perlindungan maksimal kepada pekerja migran Indonesia.

Jefridin menutup sambutannya dengan harapan agar kunjungan kerja ini semakin memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan masalah pekerja migran dan TPPO di Batam serta Kepulauan Riau secara keseluruhan.

"Kami berharap sinergi ini dapat terus berjalan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja migran dan mencegah praktik perdagangan orang di wilayah perbatasan," tutup Jefridin.

(*)