Perhiptani Agam Dorong Realisasi Penarikan Kewenangan Penyuluh Pertanian ke Pusat

Agam, InfoPublik – Wacana penarikan kewenangan penyuluh pertanian ke pemerintah pusat yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, mendapatkan sambutan positif dari para penyuluh pertanian.

Ketua DPD Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) Kabupaten Agam, Maradona, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana tersebut. Menurutnya, langkah ini menjadi strategi penting untuk meningkatkan profesionalisme dan efisiensi dalam sistem penyuluhan pertanian di Indonesia.

Maradona menjelaskan bahwa saat ini penyuluh kerap menghadapi tarik-menarik kepentingan antara kebijakan pusat dan daerah. Hal ini menciptakan kebingungan dan fokus kerja yang terpecah.

"Penyuluh sering kali terjebak dalam split priority akibat kebijakan yang tidak selaras antara pusat dan daerah," ujar Maradona, melalui keterangan yang diterima pada Jumat (6/12/2024).

Dinamika politik lokal juga disebut memengaruhi profesionalitas penyuluh. Ketidakmerataan kebijakan, seperti implementasi PP 49 Tahun 2018 dan Perpres 98 Tahun 2019 terkait manajemen ASN, PPPK, dan tunjangan fungsional, memperparah situasi.

"Beberapa daerah sudah memberikan tunjangan kinerja, tapi ada juga yang belum. Ketidakmerataan ini menimbulkan kecemburuan dan memengaruhi motivasi penyuluh," tambahnya.

Dukungan untuk Ketahanan Pangan Nasional

Maradona menekankan pentingnya peran penyuluh dalam mendukung program ketahanan pangan nasional, terutama di tengah krisis pangan global dan perubahan iklim. Penyuluh menjadi garda terdepan dalam membantu petani meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil tani.

"Dengan kebijakan yang merata dari pusat, penyuluh dapat bekerja lebih fokus untuk mendukung kedaulatan pangan nasional," jelas Maradona.

DPD Perhiptani Kabupaten Agam optimistis bahwa penarikan kewenangan ke pusat akan menciptakan sistem yang lebih terorganisir, adil, dan efisien. Langkah ini dinilai dapat menghilangkan hambatan politik lokal dan kebijakan yang tidak konsisten.

"Ini adalah solusi nyata untuk memperkuat sektor pertanian Indonesia dan memastikan ketahanan pangan nasional dapat tercapai," tutup Maradona.

(MC Agam/Harry)