- Oleh MC PROV JAWA TIMUR
- Minggu, 8 Desember 2024 | 02:24 WIB
: PBJ Jatim gelar FGD berintegritas dan tertib perizinan untuk budaya anti korupsi - Foto:Mc.Jatim
Oleh MC PROV JAWA TIMUR, Rabu, 4 Desember 2024 | 21:34 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 280
Surabaya, InfoPublik – Dalam rangka peringatan hari anti korupsi se dunia 2024. Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Jawa Timur menggelar Forum Grup Discussion (FGD) atau seminar bertema PBJ berintegritas dan Tertib Perizinan untuk budaya anti Korupsi. Dimana peserta yang hadir dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov, jasa konstruksi, dan Kadin Jatim di Grand Mercure Surabaya. Rabu (4/12/2024).
“Kegiatan FGD ini merupakan tekad dari provinsi Jawa Timur meningkatkan tata kelola pelayanan pemerintahan yang bersih, transparan dan berintegritas tertib perizinanan yang anti korupsi,”kata Penjabat Pelaksana Tugas (Plt) Biro PBJ Jatim, Endy Alim Abdi Nusa yang membacakan sambutan Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono.
Dijelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus melakukan reformasi birokrasi, salah satunnya yaitu pelayanan di PBJ saat ini birokrasi menggunakan teknologi informasi, hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparasi, dan akutanbiltas, mempermudah informasi, serta mengurangi potensi penyimpangan korupsi. Namun yang terpenting yaitu kolaborasi, sinergitas baik dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat bersama – sama lawan anti korupsi.
“Budaya Anti korupsi bukan hanya jargon saja, tetapi sebuah komitmen nyata yang harus kita tanamkan dalam setiap aspek kehidupan. Sekali lagi ini merupakan tugas kita bersama untuk memberantas anti korupsi,”tegasnya.
Ia berharap adanya FGD ini benar – benar memberikan solusi yang konkret serta rencana aksi terhadap pelayanan PBJ kedepannya lebih transparan dan akuntabel, sehingga memberikan dampak yang nyata kepada kesejahteraan masyarakat.
“Adanya pelayanan PBJ secara teknologi informasi ini membuat pembatasan pertemuan langsung antara penyedia dan pengguna layanan. Sistem sudah terstandarisasi dengan jelas sehingga mudah dipantau. Kami ingin memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan bisa memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan ekonomi daerah,”tambahnya. (MC Prov Jatim /hjr-Pca/Eyv)