Haris Sukamto Resmi Pimpin Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur

: Haris Sukaomto Resmi Pimpin Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur - Foto:Mc.Jatimo


Oleh MC PROV JAWA TIMUR, Rabu, 4 Desember 2024 | 21:23 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 405


Surabaya, InfoPublik - Pascapemisahan menjadi tiga kementerian, dilakukan pelantikan para pejabat untuk memperkuat kapasitas dan kualitas kinerja organisasi di masing-masing kementerian. 

Haris Sukamto hari ini Rabu (4/12/2024) resmi menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur. Selain itu dua pejabat juga dilantik yaitu Raden Fadjar Wijanarko sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Titik Setiawati sebagai Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum.

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemisahan Kementerian saat ini telah membawa konsekuensi struktural dan operasional yang signifikan. 

"Proses transisi ini menuntut adaptasi dan penyesuaian yang menyeluruh di setiap lini organisasi. Tentu saja, perubahan ini Pelantikan ini bukan hanya bagian dari proses administratif, tetapi juga momentum penting dalam babak baru pasca pemisahan menjadi tiga Kementerian,"urainya, dalam rilis kanwil Kemenkum Jatim, Rabu(4/12/2024). 

Pemisahan Kementerian saat ini,  lanjutnya, telah membawa konsekuensi struktural dan operasional yang signifikan. Proses transisi ini menuntut adaptasi dan penyesuaian yang menyeluruh di setiap lini organisasi. 

"Tentu saja, perubahan ini membawa tantangan dan kompleksitas, namun dengan semangat kebersamaan dan profesionalisme yang tinggi, saya yakin kita semua akan mampu melewati tahap-tahap krusial tersebut dan menjadikan Kementerian Hukum semakin baik dalam menjalankan fungsinya,"urainya. 

Bagi para Kepala kantor wilayah, Menteri Hukum berpesan bahwa  sebagai perwakilan Kementerian Hukum di wilayah sangatlah krusial karena merupakan ujung tombak pelaksanaan kebijakan di bidang hukum 

yang berdampak luas terhadap masyarakat."Pimpin team di wilayah dengan baik, layani masyarakat, kawal implementasi kebijakan nasional agar dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di daerah,"imbuhnya. 

Bagi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, adalah garda terdepan dalam memberikan pelayanan, pembinaan dan penegakan hukum yang adil, cepat, dan tanpa diskriminasi. "Anda harus memastikan bahwa hukum dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, memberikan edukasi hukum yang mudah dipahami, dan menjaga agar supremasi hukum tetap sesuai dengan prinsip keadilan,"jelasnya. 

Sementara bagi Kepala Divisi Peraturan Per Undang-Undangan dan Pembinaan Hukum, memiliki tugas sangat vital dalam menyusun dan memfasilitasi harmonisasi regulasi yang tepat dan relevan.

"Saudara harus memastikan bahwa setiap regulasi dapat menjawab kebutuhan masyarakat, menciptakan kepastian hukum, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan," urainya. (MC Prov Jatim /hjr-mad/eyv)

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh MC PROV JAWA TIMUR
  • Selasa, 10 Desember 2024 | 02:41 WIB
Sambut Nataru, PLN Gelar Beragam Aksi Sosial
  • Oleh MC PROV JAWA TIMUR
  • Selasa, 10 Desember 2024 | 03:11 WIB
KLH Jatim Gelar Rapat Evaluasi Patroli Air Kali Surabaya 2024
  • Oleh MC PROV JAWA TIMUR
  • Selasa, 10 Desember 2024 | 03:05 WIB
Pj Gubernur Jatim Sampaikan Raperda Perubahan Nomenklatur BPR Jatim
  • Oleh MC PROV JAWA TIMUR
  • Selasa, 10 Desember 2024 | 03:54 WIB
Bank Jatim - Inisiatif Zakat Indonesia Sinergi Program Peduli Kekeringan
  • Oleh MC PROV JAWA TIMUR
  • Selasa, 10 Desember 2024 | 03:56 WIB
Perkuat Ekonomi Digital Indonesia, Telin dan Citra Connect Lakukan Kolaborasi
  • Oleh MC PROV JAWA TIMUR
  • Selasa, 10 Desember 2024 | 03:53 WIB
RSUD Eka Candrarini Bakal Permudah DP3APPKB Tangani Korban KDRT di Surabaya Timur
  • Oleh MC PROV JAWA TIMUR
  • Senin, 9 Desember 2024 | 20:27 WIB
Tinjau Tunnel TIJ-KBS, Eri Cahyadi : 10 Hari ke Depan Bangunan Ini Bakal Selesai
  • Oleh MC PROV JAWA TIMUR
  • Senin, 9 Desember 2024 | 20:29 WIB
Digitalisasi Sistem Pembayaran, Langkah Strategis Menuju Ekonomi Digital Inklusif