Haris Sukamto Resmi Pimpin Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur

: Haris Sukaomto Resmi Pimpin Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur - Foto:Mc.Jatimo


Oleh MC PROV JAWA TIMUR, Rabu, 4 Desember 2024 | 21:23 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 366


Surabaya, InfoPublik - Pascapemisahan menjadi tiga kementerian, dilakukan pelantikan para pejabat untuk memperkuat kapasitas dan kualitas kinerja organisasi di masing-masing kementerian. 

Haris Sukamto hari ini Rabu (4/12/2024) resmi menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur. Selain itu dua pejabat juga dilantik yaitu Raden Fadjar Wijanarko sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Titik Setiawati sebagai Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum.

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemisahan Kementerian saat ini telah membawa konsekuensi struktural dan operasional yang signifikan. 

"Proses transisi ini menuntut adaptasi dan penyesuaian yang menyeluruh di setiap lini organisasi. Tentu saja, perubahan ini Pelantikan ini bukan hanya bagian dari proses administratif, tetapi juga momentum penting dalam babak baru pasca pemisahan menjadi tiga Kementerian,"urainya, dalam rilis kanwil Kemenkum Jatim, Rabu(4/12/2024). 

Pemisahan Kementerian saat ini,  lanjutnya, telah membawa konsekuensi struktural dan operasional yang signifikan. Proses transisi ini menuntut adaptasi dan penyesuaian yang menyeluruh di setiap lini organisasi. 

"Tentu saja, perubahan ini membawa tantangan dan kompleksitas, namun dengan semangat kebersamaan dan profesionalisme yang tinggi, saya yakin kita semua akan mampu melewati tahap-tahap krusial tersebut dan menjadikan Kementerian Hukum semakin baik dalam menjalankan fungsinya,"urainya. 

Bagi para Kepala kantor wilayah, Menteri Hukum berpesan bahwa  sebagai perwakilan Kementerian Hukum di wilayah sangatlah krusial karena merupakan ujung tombak pelaksanaan kebijakan di bidang hukum 

yang berdampak luas terhadap masyarakat."Pimpin team di wilayah dengan baik, layani masyarakat, kawal implementasi kebijakan nasional agar dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di daerah,"imbuhnya. 

Bagi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, adalah garda terdepan dalam memberikan pelayanan, pembinaan dan penegakan hukum yang adil, cepat, dan tanpa diskriminasi. "Anda harus memastikan bahwa hukum dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, memberikan edukasi hukum yang mudah dipahami, dan menjaga agar supremasi hukum tetap sesuai dengan prinsip keadilan,"jelasnya. 

Sementara bagi Kepala Divisi Peraturan Per Undang-Undangan dan Pembinaan Hukum, memiliki tugas sangat vital dalam menyusun dan memfasilitasi harmonisasi regulasi yang tepat dan relevan.

"Saudara harus memastikan bahwa setiap regulasi dapat menjawab kebutuhan masyarakat, menciptakan kepastian hukum, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan," urainya. (MC Prov Jatim /hjr-mad/eyv)

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh MC PROV JAWA TIMUR
  • Senin, 9 Desember 2024 | 14:55 WIB
Menteri Kebudayaan Apresiasi dan Dukung Komfilasi Jatim 2024
  • Oleh MC PROV JAWA TIMUR
  • Senin, 9 Desember 2024 | 14:56 WIB
Kota Mojokerto Gelar Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak
  • Oleh MC PROV JAWA TIMUR
  • Senin, 9 Desember 2024 | 14:31 WIB
Kota Mojokerto Ajak Masyarakat Maknai Hari Anti Korupsi Dunia
  • Oleh MC PROV JAWA TIMUR
  • Senin, 9 Desember 2024 | 14:33 WIB
PMI Banyuwangi Gelar Penguatan Penilaian Kapasitas, Kerentanan dan Pemetaan Risiko
  • Oleh MC PROV JAWA TIMUR
  • Senin, 9 Desember 2024 | 14:40 WIB
Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI Kota Blitar 2024-2029 Dilantik
  • Oleh MC PROV JAWA TIMUR
  • Senin, 9 Desember 2024 | 10:29 WIB
Emil Dardak Motivasi Atlet Wanita di Popwaprov I Perwosi Jatim
  • Oleh MC PROV JAWA TIMUR
  • Senin, 9 Desember 2024 | 00:53 WIB
Ajang Porwaprov I Perwosi Jatim 2024 Resmi Ditutup
  • Oleh MC PROV JAWA TIMUR
  • Minggu, 8 Desember 2024 | 02:24 WIB
Kota Surabaya Raih Emas di Lomba Senam Kreasi Perwosi