Bawaslu Sumbar Perketat Pengawasan di 10.846 TPS untuk Pilkada Demokratis

Padang, InfoPublik – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatra Barat (Sumbar) memperketat pengawasan di 10.846 Tempat Pemungutan Suara (TPS).  Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan aman, tertib, dan demokratis.

Ketua Bawaslu Sumbar, Alni, menyampaikan bahwa pengawasan yang lebih intensif dilakukan guna mencegah potensi pelanggaran serta menjamin hak pilih masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan. Ia menekankan bahwa pengawasan ini merupakan bagian penting dalam memastikan Pilkada berlangsung dengan transparansi, kejujuran, dan keadilan.

"Pengawas TPS yang disebar ke seluruh TPS telah terbentuk pada tanggal 3 dan 4 November lalu. Kami juga telah mempersiapkan kapasitas dan pengetahuan para pengawas TPS melalui kegiatan bimbingan teknis serta program pelatihan yang dilakukan bersamaan dengan Panwascam dan Pengawas Desa serta Kelurahan," jelas Alni di  Kota Padang, Provinsi Sumbar pada Kamis (21/11/2024).

Selain menyiapkan pengawas di TPS, Bawaslu juga melakukan patroli pengawasan ke sejumlah wilayah sebelum hari pemungutan suara. Alni menjelaskan, patroli ini bertujuan untuk memastikan tidak ada pelanggaran seperti kampanye terselubung, penyebaran materi kampanye, atau ajakan untuk memilih pasangan calon tertentu.

"Bawaslu juga fokus mencegah terjadinya praktik politik uang yang sering kali muncul menjelang pemilihan," tambahnya.

Alni mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kualitas Pilkada dengan turut melaporkan indikasi pelanggaran. "Bawaslu Sumbar berkomitmen mengawal jalannya Pilkada 2024 dengan transparansi dan integritas, demi memastikan hak demokrasi seluruh masyarakat tetap terjaga," ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan Pilkada tidak hanya bergantung pada kinerja Bawaslu, tetapi juga partisipasi aktif dari masyarakat sebagai pengawas sosial dalam mencegah segala bentuk pelanggaran.

Melalui sinergi antara Bawaslu, pengawas lapangan, dan masyarakat, diharapkan Pilkada 2024 dapat menjadi momentum demokrasi yang bersih dan bermartabat di Sumatra Barat.

(MC Padang / Junee)