UPTD Pelayanan Krisis dan Epidemi Kesehatan di Kalsel Gelar Rapat Monitoring dan Evaluasi

: UPTD Pelayanan Krisis dan Epidemi Kesehatan di Kalsel gelar Rapat Monitoring dan Evaluasi -Foto:Mc.Kalel


Oleh MC PROV KALIMANTAN SELATAN, Senin, 18 November 2024 | 21:47 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 75


Banjarmasin, Infopublik - Dalam rangka memantau perkembangan proses pelaksanaan teknis penanggulangan krisis kesehatan di Kalsel, UPTD Pelayanan Krisis dan Epidemi Kesehatan Dinkes Kalsel mengadakan Rapat Monitoring dan Evaluasi.

Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari ini diikuti oleh sejumlah perwakilan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) dari 13 kabupaten/kota di Kalsel.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala UPTD Pelayanan Krisis dan Epidemi, Sri Wahyuni mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta memetakan krisis kesehatan akibat bencana alam maupun non alam.

"Selama satu tahun ini kita lakukan evaluasi agar pelayanan kesehatan bisa lebih berdampak, efektif, dan efisien kepada seluruh masyarakat. Kita juga memetakan untuk bencana baik alam atau non alam, sehingga pemberian pelayanan kesehatan lebih bermutu lagi," kata Sri usai membuka kegiatan tersebut di salah satu hotel di Banjarmasin, Senin (18/11/2024).

Indikator yang dievaluasi yakni berkaitan dengan jumlah layanan yang diberikan kepada penduduk yang terdampak krisis kesehatan baik bencana atau kejadian luar biasa (KLB).

"Jadi pelayanan terhadap penduduk yang terdampak krisis kesehatan pada tahun 2023 lalu mencapai 1,7 juta penduduk baik akibat bencana maupun KLB, dimana 94 persen yang terdampak bencana berhasil diberikan pelayanan kesehatan, begitu juga dengan 91,5 persen yang terdampak KLB juga sudah diberikan pelayanan kesehatan,” tuturnya.

Lebih jauh Sri mengatakan pada 2023 lalu bencana yang paling banyak menyebabkan krisis kesehatan pada masyarakat yakni bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota yakni Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Balangan, dan Hulu Sungai Selatan.

"Bahkan pada 2023 lalu dampak karhutla yang paling besar dirasakan yakni di Kota Banjarbaru. Tidak hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga berdampak terhadap moda transportasi penerbangan" jelasnya.

Sementara untuk  2024, Sri mengungkapkan untuk bencana karhutla di tahun ini suda turun jauh bahkan titik api juga tidak ada. Hal ini disebabkan karena iklim di Kalsel yang sedang mengalami kemarau basah.

"Bencana banjir sudah mulai naik lagi airnya. Kita juga siap turun ke lapangan sesuai dengan informasi dari rekan BPBD untuk memberikan layanan kesehatan,"tambahnya.(MC Kalsel/Jml/ARH/Eyv)

 

Berita Terkait Lainnya