PKFI Jatim, Dr Agung Mulyono: Digitalisasi Layanan Kesehatan Primer

Surabaya, InfoPublik - Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia (PKFI) Jawa Timur akan menggelar Rakorwil dan pelantikan pengurus periode 2024-2029  di Fave Hotel Sidoarjo pada Kamis (21/11/2024) mendatang.

dr Agung Mulyono mengatakan acara yang akan dihadiri 150 anggota itu akan mengusung tema Peran PKFI Jawa Timur dalam Membangun Jejaring Kemitraan dalam Penguatan Sinergisme Harmonisasi Pelayanan Kesehatan di Tingkat Faskes. Rakorwil tersebut juga akan menetapkan susunan pengurus PKFI jawa Timur periode 2024-2029.

Rencananya, acara tersebut akan dihadiri Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono dan Ketum PKFI pusat dr Slamet Budiarto, Deputi Dirut BPJS Wilayah Jawa Timur Wilayah VII Arief Syaifuddin, Kadinkes Jatim Prof. Dr dr Erwin Asha Triyiono, Sp-PDKPTI FINASIM dan dr Benjamin Kristianto MARS sebagai narasumber. Sementara, Wakil Gubernur Jatim periode 2019-2024 Emil Elestianto Dardak hadir sebagai keynote speaker acara tersebut.

Ketua PKFI Jatim, dr Agung Mulyono berharap acata Rakorwil itu akan menjadi momentum untuk menyongsong Indonesia Emas pada tahun 2045 mendatang. Dokter yang terjun ke politik itu mendorong BPJS membuat regulasi re-distribusi. Pasalnya, banyak puskesmas yang tidak cukup dokter, sehingga sudah  saatnya di redistribusi agar peran klinik swasta mesti di tingkatkan.

"Selain itu, faskes primer atau puskesmas sudah terlalu banyak disubsidi seperti aitu gaji dokternya, gaji perawatnya, obatnya, alat dan lainnya," ujar dr, Agung Mulyono alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair) itu dikonfirmasi, Senin (18/11/2024).

Pria penyuka gowes itu berharap agar Puskesmas berbagi kapitasi dan tupoksi dalam pelayanan kesehatan.  Puskesmas  untuk tindakan promotif dan preventif. Sedangkan klinik menjalankan fungsi kuratif.

Putra asli Banyuwangi itu berharap agar BPJS mendorong digitalisasi layanan primer, sehingga akan semakin cepat melayani keluhan kesehatan di masyarakat. “Masyarakat boleh pindah ke klinik tiap 3 bulan sekali jika dirasakan layanan di puskesmas kurang bagus. Ini mengacu UU JKN,” jelasnya.

Dikatakan dia, sudah  saatnya faskes primer berkompetisi dengan mutu layanan. Klinik dan puskesmas sudah saatnya mengubah paradigma layanan kesehatan. “Dulu orang berobat pada faskes primer fee for service ( sebelum BPJS), saat ini dengan kapitasi artinya sakit ataupun tidak sakit BPJS bayar ke faskes primer," katanya

Dengan demikian, BPJS mesti mendorong faskes primer melakukan upaya promotif dan preventif. "Bahkan ada reward faskes primer yang bagus dalam upaya promotif dan preventif, sehingga angka kesakitan menurun yang berakibat rujukan juga menurun. Itulah sebetulnya tujuan kapitasi di samping juga dalam upaya kendali mutu dan biaya kesehatan,"tambahnya. (MC Prov Jatim /hjr-Pca/eyv)