- Oleh MC KOTA PEKANBARU
- Rabu, 13 November 2024 | 16:07 WIB
: Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa melakukan kunjungan ke Pertamina Hulu Rokan (PHR) dalam rangka membangun sinergi untuk berbagai kegiatan Pemko Pekanbaru
Oleh MC KOTA PEKANBARU, Rabu, 13 November 2024 | 15:21 WIB - Redaktur: Tri Antoro - 83
Pekanbaru, InfoPublik – Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, melakukan kunjungan kerja ke Pertamina Hulu Rokan (PHR) untuk membangun sinergi dalam berbagai program dengan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru pada Selasa (12/11/2024).
Kunjungan ini juga menjadi tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, pekan lalu.
“Terima kasih kepada pimpinan dan seluruh karyawan PHR atas sambutan hangatnya. Kunjungan ini merupakan langkah lanjut untuk menyukseskan program 100 hari Presiden, khususnya terkait kesehatan dan gizi masyarakat,” ujar Risnandar.
Dalam kesempatan ini, Risnandar membahas peluang kolaborasi dalam program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) PHR. Beberapa inisiatif yang dibahas termasuk program makan siang gratis bagi pelajar serta dukungan untuk penanganan stunting. Menurut Risnandar, potensi kerja sama ini dapat membantu Pemkot Pekanbaru meningkatkan kesehatan masyarakat.
Risnandar juga menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Provinsi (UMP), yang saat ini sedang disosialisasikan oleh Pemkot Pekanbaru kepada pekerja di PHR dan serikat terkait.
“Kami sudah mulai melakukan sosialisasi mengenai mekanisme perhitungan UMK kepada serikat pekerja di PHR untuk memastikan proses ini berjalan baik dan tidak terpengaruh oleh isu politik menjelang Pilkada,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa keputusan mengenai UMK, yang dijadwalkan diumumkan menjelang 27 November 2024, harus bebas dari unsur politik. Pemkot Pekanbaru berkomitmen untuk terus berdialog dengan serikat pekerja serta perusahaan untuk mendengarkan aspirasi mereka.
“Kami ingin memastikan pemerintah berada di tengah, mendengar seluruh pihak, dan merumuskan kebijakan yang adil serta tepat sasaran,” tutup Risnandar. (Kominfo11Pku/RD5)