Sekda Kalsel Siap Dukung Target Prabowo-Gibran untuk Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Banjarbaru, Infopublik - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar memberikan pengarahan kepada jajaran Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait evaluasi pembangunan yang telah dilaksanakan semenjak 2024 dan perencanaan untuk  2025.

"Jadi tolong, pada kesempatan ini, saya sampaikan dan pastikan kiranya nantinya dibuatkan bahan kinerja, dibuat siapa yang terkait, kemudian kajian untuk tahun depan tolong dipastikan," terang Roy pada Coffe Morning bulan November di ruang rapat Aberani Sulaiman, Senin (11/11/2024).

Ia menegaskan jika pembangunan pada tahun 2025 mendatang dapat lebih meningkat dibanding dengan capaian pada tahun 2024 ini, tidak hanya pada sektor tertentu, melainkan seluruh sektor dan potensi agar dimaksimalkan.

Hal itu termasuk pertumbuhan perekonomian, Roy menyebutkan tantangan target 8 persen yang disampaikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto merupakan target yang menjadi acuan untuk tetap dilaksanakan di Banua, Kalsel Babussalam. 

"Prabowo ingin pertumbuhan ekonomi 8 persen, ini dapat kita lakukan dengan diawali pemikiran positif, kemudian mengupayakan sebanyak-banyaknya investasi yang masuk, termasuk pengembangan UMKM sehingga nantinya dapat meningkatkan lapangan kerja," lanjutnya.

Target tersebut juga diupayakan dengan peningkatan investasi, sektor yang paling potensi, hilirisasi, kemudian energi terbarukan yang menjadi potensi di Banua.

Roy menyebutkan pemberdayaan bendungan-bendungan dengan melakukan multi fungsi seperti pengadaan solar panel.

"Ada bendungan-bendungan lain yang potensi punya energi mikro hidro yang bisa mendukung kegiatan energi ada energi baru, juga ada potensi energi bayu dan sebagainya itu coba dipetakan semua potensinya,"ujarnya. 

Sementara evaluasi lainnya, Geopark Meratus disebutkan sebagai sektor pariwisata Kalsel yang sangat potensial dan perlu terus didukung, masih di sektor pariwisata, wisata religi atau wisata syariah perlu menjadi perhatian, baik bagi Dinas Pariwisata bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain termasuk pemerintah kabupaten dan kota se-Kalsel. (Mc Kalsel/Fuz/ARH/Eyv)