Netralitas ASN Kunci Kesuksesan Pilkada di Riau

Pekanbaru, InfoPublik – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama Provinsi Riau, Muliardi, menekankan pentingnya netralitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Hal ini disampaikan Muliardi dalam podcast program Kanwil Kemenag Riau pada Jumat (8/11/2024).

Muliardi menyampaikan empat poin penting yang harus diperhatikan ASN demi menjaga profesionalisme dan integritas selama masa Pilkada.

“Pertama, ASN tidak boleh terlibat dalam politik praktis,” ujar Muliardi. Ia menegaskan bahwa ASN dilarang terlibat dalam kegiatan politik, termasuk mendukung pasangan calon atau bergabung dengan tim sukses dalam Pilkada.

“ASN diharapkan menjaga netralitas dan tidak berpihak agar dapat menjalankan tugas pemerintahan secara objektif dan profesional,” tambahnya.

Poin kedua yang disampaikan adalah larangan bagi ASN untuk menggunakan jabatan demi kepentingan politik. “ASN tidak boleh menyalahgunakan jabatan mereka untuk kepentingan politik, baik sebelum, selama, maupun setelah kampanye. Keputusan harus diambil secara independen tanpa tekanan politik,” jelasnya.

Poin ketiga yang disoroti adalah pencegahan penyebaran hoaks dan propaganda politik di media sosial. Di era digital, ASN diingatkan untuk bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak mengunggah atau menyebarkan konten yang mendukung salah satu calon peserta Pilkada. “Penyebaran hoaks atau propaganda politik bisa merusak citra netralitas ASN dan mengganggu stabilitas sosial,” kata Muliardi.

Poin keempat adalah menghindari kegiatan yang menunjukkan keberpihakan. ASN diimbau untuk tidak ikut serta dalam kegiatan yang mengarah pada dukungan terhadap pasangan calon, seperti mengajak rekan kerja, keluarga, atau masyarakat mendukung calon tertentu.

Di akhir pernyataannya, Muliardi berharap seluruh ASN di Riau dapat menjaga netralitas, yang penting untuk menjaga kualitas pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan publik. “ASN yang profesional dan tidak terpengaruh kepentingan politik akan memperkuat kredibilitas birokrasi, meningkatkan pelayanan publik, dan mendukung terciptanya pemerintahan yang stabil dan terpercaya,” tutup Muliardi.

(Mediacenter Riau/mlb)