- Oleh MC PROV JAWA TIMUR
- Kamis, 7 November 2024 | 12:29 WIB
: Kepala Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Puji Gunawan saat memaparkan materinya pada agenda High Level Meeting TP2DD yang diadakan BPKAD Jatim di Surabaya, Rabu (6/11/2024). Foto : Hans / JNR
Oleh MC PROV JAWA TIMUR, Kamis, 7 November 2024 | 11:47 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 83
Surabaya, InfoPublik – Kepala Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Puji Gunawan, mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) untuk meningkatkan sistem pelaporan transaksi digital elektronik.
Demikian pernyataan ini disampaikan dalam agenda High Level Meeting TP2DD yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Rabu (6/11/2024).
"Secara umum, kinerja digitalisasi di Jawa Timur sudah berada di posisi yang baik dibandingkan dengan provinsi lain. Namun, kurangnya pelaporan yang sistematis menyebabkan kinerja tersebut tidak dapat terpantau secara optimal oleh tim pusat. Padahal, seharusnya ini bisa menjadi 'mutiara' yang bisa di-highlight untuk menginspirasi daerah lain,"jelas Puji.
Ia mengapresiasi capaian TP2DD Jawa Timur yang telah berani mengambil langkah besar dalam elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
"Jawa Timur sebenarnya sudah menerapkan sistem yang serupa dengan provinsi juara Kejuaraan P2DD 2023, Jawa Barat, sejak tahun 2014. Namun, karena tidak ada pelaporan yang jelas, kami tidak tahu hal tersebut,"imbuhnya.
Menurutnya,administrasi yang kurang baik menjadi hambatan utama Jawa Timur untuk menunjukkan pencapaiannya. Ia menilai, ketidakjelasan dalam pelaporan tidak hanya berdampak pada pengakuan yang layak diterima, tetapi juga menghalangi daerah ini untuk mendapatkan dana insentif tambahan dari pemerintah pusat.
Pentingnya Pelaporan yang Efisien dan Tersusun Baik
Pihaknya yang juga menjabat sebagai Asisten Deputi Perekonomian Daerah dan Sektor Riil dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan bahwa penilaian dari pusat sangat bergantung pada kualitas laporan yang diajukan oleh pemerintah daerah. "Tahun lalu saja, provinsi di level Jawa-Bali yang menang mendapatkan insentif sekitar satu miliar rupiah," ujarnya, menekankan pentingnya pelaporan yang baik untuk memperoleh dana insentif yang sangat berarti bagi daerah.
Untuk itu,dirinya berharap administrasi pelaporan di Jawa Timur dapat lebih disederhanakan dan dipermudah, misalnya dengan memanfaatkan media sosial untuk dokumentasi yang lebih mudah diakses oleh publik dan pusat. "Lakukan administrasi secara online, unggah di media sosial, dan buat link-nya yang bisa langsung kami akses. Pendekatan ini lebih efisien dan menunjukkan bahwa Jawa Timur siap dan serius dalam mengimplementasikan digitalisasi,"jelasnya.
Mendorong Kolaborasi dan Integrasi Antar SKPD
Harapannya,agar pertemuan ini dapat memperkuat kolaborasi antar-Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dengan demikian, diharapkan transaksi non-tunai dapat diperluas di seluruh pelayanan publik. "Kita tidak hanya berbicara soal BPKAD, tetapi juga dinas lain, seperti dinas pariwisata dan perhubungan, yang dapat mendukung pembayaran pajak daerah secara non-tunai," tuturnya.
Harapan untuk Tindak Lanjut yang Konkret
Selain itu,katana,memberikan motivasi kepada pimpinan dan staf TP2DD Jawa Timur untuk lebih progresif dalam mengintegrasikan kinerja dan administrasi. Ia berharap, hasil pertemuan ini tidak hanya berhenti pada laporan semata, tetapi diikuti dengan langkah konkret di lapangan. "Saya sangat berharap, agar hasil pertemuan ini tidak hanya berhenti sebagai laporan, tetapi menjadi rencana aksi nyata yang bisa ditindaklanjuti," harapnya.
Pertemuan strategis seperti ini harus menjadi inspirasi untuk langkah-langkah konkret di lapangan. "Dengan segala potensi yang dimiliki Jawa Timur, tantangan administrasi yang masih perlu diperbaiki menjadi pekerjaan rumah utama untuk mendukung pencapaian di bidang digitalisasi transaksi pemerintah," ujarnya.
Dia optimis jika Jawa Timur dapat mengoptimalkan pelaporan administrasi dengan baik, bukan tidak mungkin provinsi ini dapat meraih peringkat pertama dalam implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah pada kompetisi berikutnya dan sekaligus mengamankan insentif yang lebih besar dari pemerintah pusat.(MC Prov Jatim /hjr-vin/eyv)