Pemprov Jatim Kuatkan Komitmen Implementasi Roadmap TIim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah

Surabaya, InfoPublik - Guna menjaga pelaksanaan jalannya Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Jawa Timur supaya berjalan dengan baik, Pemprov Jatim melakukan penguatan komitmen Implementasi Roadmap Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Penguatan tersebut dilangsungkan dalam agenda High Level Meeting P2DD di Jawa Timur, di Surabaya, Rabu (6/11/2024). 

Momen penguatan ditandai dengan melalukan penanda tanganan antara pemangku kepentingan di Pemprov Jatim yang mengampu ETPD, yaitu Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur (Sekdaprov Jatim) Bobby Soemiarsono, Kepala Bapenda Jatim, Kepala BPKAD Jatim, Kepala Dinas Kominfo Jatim, Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, dan Bank Jatim.

Dalam arahannya, Pj Sekdaprov Jatim Bobby menyampaikan, untuk menjaga pelaksanaan peta jalan ETPD di Jawa Timur perlu dilakukan pencananganan empat komitmen penguatan implementasi roadmap TP2DD. 

"Empat komitmen tersebut disingkat menjadi 4D untuk dijalankan bersama-sama," ujarnya.

Komitmen '4D' yang pertama, Bobby menjelaskan, yakni, Dukungan kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah P2DD dalam dokumen perencanaan daerah. 

"Mumpung ini masih berproses untuk APBD 2025. Jadi nanti di-assessment juga oleh Kominfo Jatim, agar penggunaan perangkat dan lain sebagainya sesuai dengan standar yang ditentukan," jelas Bobby.

Komitmen '4D' kedua, Bobby menyebutkan, yakni, Dukungan alokasi belanja dan insentif kepada wajib bayar untuk mendorong elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.

"Dalam memungut retribusi dalam pemerintahan, dimungkinkan untuk memberikan keringanan kepada wajib bayar. Dengan demikian untuk mendorong hal itu, jika membayar dilakukan secara elektronik, maka bisa diberi diskon.Kalau itu digunakan, maka juga bisa mendorong masyarakat untuk menggunakan transaksi elektronik,"imbuhnya.

"Jadi kalau tunai sekian, kalau bayar non-tunai dapat diskon sekian persen. Tapi jangan terus diskonnya, nanti diskonnya kita bagi-bagi, jangan. Ini bahaya ini, jadi nggak dapat nanti dengan tujuan kita mendorong masyarakat menggunakan transaksi non-tunai," lanjut Bobby.

Ia mengatakan,komitmen penguatan '4D' selanjutnya atau yang ketiga ialah, Dukungan peningkatan kualitas jaringan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi atau TIK lainnya. 

Menurutnya, teknologi informasi terkait dengan keuangan ini sangat rawan terhadap hacker, virus dan lain sebagainya. Maka, setiap saat harus dilakukan asesmen terhadap aplikasi yang digunakan.

"Karena bagaimanapun tujuan dari para hacker atau pembuat virus ini, dilakukan untuk mendapatkan keuntungan atas transaksi-transaksi yang dilakukan oleh masyarakat termasuk pemerintah. Jadi ini harus dilakukan oleh asesmen. Jika seorang operator secara berkala ini harus berganti password, maka setidaknya setiap satu bulan, atau dua bulan harus dilakukan pergantian bukan pergantian operator,tetapi password-nya, untuk menjamin keamanan transaksi,"jelasnya.

Hal ini berkait dengan uang yang jumlahnya tidak sedikit, Bobby berpesan supaya jangan ragu-ragu membeli software yang untuk antivirus, sehingga ini bisa menjaga aplikasi. 

"Komitmen 4D yang keempat, adalah Dukungan rekomendasi kebijakan regulasi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah B2DD lainnya. Jadi ada kewenangan, terutama OPD yang punya UPT, sosialisasikan ke seluruh UPT masing-masing. Kalau perlu UPT juga mengedukasi kepada masyarakat pengguna jasa layanan retribusi dan lain sebagainya.Hal ini akan mendorong bukan hanya percepatan, tapi perluasan dari digitalisasi di pemerintah daerah," pesan Bobby. (MC Jatim/ida-vin/eyv)