Pemprov Kalsel Gelar Rapat Evaluasi untuk Pastikan Pilkada 2024 Berjalan Aman dan Tanpa Konflik Sosial

Banjarmasin, InfoPublik – Untuk memastikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 berjalan aman, damai, dan tanpa konflik sosial, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menggelar Rapat Evaluasi Penanganan Konflik Sosial. Kegiatan ini dibuka oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Adi Santoso, yang mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar. Rapat berlangsung di salah satu hotel di Banjarmasin, pada Rabu (6/11/2024).

Dalam sambutannya, Adi Santoso mengingatkan pentingnya menjaga kestabilan sosial selama Pilkada, agar peristiwa kelam seperti konflik sosial yang terjadi pada "Jumat Kelabu" di Kalsel pada Pemilu 1997, tidak terulang lagi.

"Saya sampaikan sejarah ini sebagai pengalaman dan pelajaran bagi kita bersama. Konflik sosial yang meluas hanya akan merugikan kehidupan kita. Kita harus memastikan Pilkada kali ini berjalan dengan aman, tanpa ada peristiwa yang memecah belah masyarakat," ujar Adi Santoso.

Adi menjelaskan, peristiwa tersebut dipicu oleh kesalahpahaman sekelompok masyarakat dalam kegiatan kampanye Pemilu 1997, yang kemudian diperburuk oleh isu keagamaan. Pemprov Kalsel, melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), kini berupaya keras agar kejadian serupa tidak terulang.

"Pemprov Kalsel, melalui Bakesbangpol dan Bidang Kewaspadaan Nasional, terus berupaya agar Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan aman dan damai. Kami berharap tidak ada konflik sosial di kabupaten/kota mana pun. Apapun peristiwa politik yang terjadi, kita harus tetap cerdas dan bijak dalam menyikapinya, serta meredam setiap potensi konflik sedini mungkin," pesan Adi.

Rapat evaluasi ini dihadiri oleh 80 peserta yang terdiri dari jajaran Bakesbangpol kabupaten/kota se-Kalsel, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) se-Kalsel, serta Bappeda kabupaten/kota se-Kalsel. Kepala Bakesbangpol Kalsel, Heriansyah, juga turut hadir dalam acara ini.

Selain evaluasi, acara ini juga diisi dengan dialog dan diskusi yang menghadirkan narasumber dari berbagai instansi, antara lain Direktur Ketahanan Ekososbud Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Kepala Binda Kalsel, Kepala Bappeda Kalsel, dan Kepala Dinas P3AKB Kalsel.

Adi Santoso menutup rapat dengan menyampaikan apresiasi atas komitmen bersama dalam menangani potensi konflik sosial. "Karena bagaimanapun, konflik sosial bisa muncul kapan saja dan tidak terduga. Oleh karena itu, kewaspadaan terhadap potensi konflik sosial harus kita tingkatkan, dan kita harus menangani masalah ini secara sistematis dan terencana. Keberhasilan penanganan konflik akan berdampak positif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,"tambahnya.(MC Kalsel/Fuz/eyv)