Empat Ranperda Prioritas 2025: Riau Perkuat Sinergi Legislasi untuk Kesejahteraan Masyarakat

Pekanbaru, InfoPublik – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengajukan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) prioritas kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau untuk masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2025. Inisiatif ini bertujuan memperkuat kerja sama legislatif dalam mempercepat legislasi untuk kesejahteraan masyarakat.

Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Yan Dharmadi, menekankan pentingnya sinergi antara Pemprov dan DPRD melalui pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) di DPRD Riau.

"Kami harapkan sinergisitas ini dapat mempercepat penyusunan dan pengesahan ranperda yang sudah diusulkan," ujar Yan Dharmadi, melalui keterangan pers yang diterima pada Selasa (5/11/2024).

Empat ranperda yang diusulkan Pemprov Riau mencakup aspek penting pembangunan dan perlindungan sosial, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029
   Ranperda ini akan menjadi pedoman pembangunan lima tahun ke depan, menitikberatkan pada peningkatan ekonomi, pendidikan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial. Harapannya, RPJMD ini dapat memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan di Riau.
2. Ranperda Penyelenggaraan Penanaman Modal
   Bertujuan meningkatkan daya tarik investasi, aturan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan usaha yang lebih ramah bagi investor, sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. “Kita ingin menciptakan iklim investasi yang kompetitif dan mendukung para investor,” jelas Yan.
3. Ranperda Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan
   Aturan ini berfokus pada perlindungan hukum dan pemberdayaan perempuan di sektor sosial, ekonomi, dan budaya, bertujuan memberikan akses lebih besar bagi perempuan dalam pembangunan serta meningkatkan perlindungan hukum.
4. Ranperda Penyelenggaraan Perlindungan Anak
   Ranperda ini bertujuan memberikan payung hukum untuk melindungi hak anak dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, memastikan anak-anak di Riau tumbuh dalam lingkungan yang aman.

Yan Dharmadi menyatakan bahwa usulan ranperda ini telah diserahkan ke Bapemperda DPRD Riau untuk ditindaklanjuti. "Kami berharap DPRD dapat segera menerima dan mempercepat pembahasan ranperda ini demi kepentingan masyarakat," lanjutnya.

Selain ranperda prioritas, Pemprov Riau mengusulkan tiga Propemperda kumulatif terbuka, yaitu Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Riau 2024, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dan APBD Tahun Anggaran 2026. Yan menambahkan, ranperda yang tertunda pada 2024 akan dibahas tahun depan dengan komitmen penuh.

Pemprov Riau berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif ini dapat mendukung visi Riau sebagai daerah yang maju, sejahtera, dan berkeadilan.

(Mediacenter Riau/mtr)