Dukung Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Pemko Palangka Raya Gelar Sosialisasi Penggunaan BMD

Palangka Raya, InfoPublik – Pemerintah Kota Palangka Raya, melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), menggelar Sosialisasi Penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) di Luwansa Hotel Palangka Raya, pada Selasa (5/11/2024).

Acara ini dilaksanakan sebagai bagian dari pemenuhan Monitoring Centre for Prevention (MCP) yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Sosialisasi ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di tingkat daerah agar bebas dari praktik korupsi serta untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan BMD.

Pembukaan oleh Penjabat Sekretaris Daerah

Acara dibuka oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, yang mewakili Penjabat Wali kota Palangka Raya. Dalam sambutannya, Arbert menyampaikan bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan.

"BMD merupakan aset yang harus dikelola secara transparan dan bertanggung jawab. Pengelolaan yang baik dapat menghindarkan kita dari potensi penyalahgunaan yang bisa merugikan keuangan daerah," ujar Arbert.

Pentingnya Pengelolaan BMD yang Akuntabel

Arbert juga menekankan bahwa pengelolaan BMD yang buruk dapat berdampak negatif terhadap citra pemerintah dan keuangan daerah secara keseluruhan. Ia mengingatkan agar setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) mematuhi semua peraturan terkait pengelolaan BMD, guna menciptakan sistem yang bersih dan akuntabel.

“Melalui sosialisasi ini, kami berharap seluruh ASN dapat memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam pengelolaan BMD, serta memastikan tidak ada lagi pelanggaran yang dapat merugikan daerah,” lanjutnya.

Meningkatkan Kesadaran ASN dan Memperkenalkan Mekanisme Pelaporan

Arbert berharap kegiatan sosialisasi ini dapat meningkatkan kesadaran ASN mengenai pentingnya pengelolaan BMD yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, sosialisasi ini juga memperkenalkan mekanisme pelaporan yang jelas terkait penggunaan BMD, serta memberikan kesempatan bagi ASN untuk bertanya dan berdiskusi mengenai peraturan terbaru yang ada.

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada ASN mengenai tata cara pengelolaan BMD, yang pada akhirnya akan mendukung terciptanya pemerintahan yang lebih transparan dan bebas dari praktik korupsi.(Mc.Palangka Raya/Eyv)