Rakor Pendapatan di Sintang: Kalbar Mantapkan Langkah Menuju Kemandirian Ekonomi

Sintang, InfoPublik – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat menggelar Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah seluruh Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Tahun 2024 di Hotel My Home, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalbar pada Kamis (31/10/2024).

Kegiatan tersebut, membahas berbagai peluang untuk meningkatkan potensi pendapatan daerah.

Dalam sambutannya, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Mohammad Bari, menekankan bahwa pendapatan daerah merupakan faktor kunci dalam pembangunan wilayah.

“Pendapatan daerah sangat penting untuk mendukung berbagai sektor pembangunan. Dengan pertumbuhan kebutuhan masyarakat dan perubahan dinamika ekonomi, strategi inovatif sangat diperlukan untuk mengoptimalkan pendapatan ini,” jelasnya.

Rapat kali ini, yang mengusung tema Sinergi dan Kolaborasi Pendapatan Daerah Menuju Kalbar Mandiri, berfokus pada upaya membangun Kalimantan Barat sebagai provinsi yang mandiri dan kompetitif. Mohammad Bari juga menggarisbawahi bahwa keberhasilan ini membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta seluruh lapisan masyarakat.

“Kalbar memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, dan ini adalah kesempatan besar bagi kita untuk mencapai kemandirian ekonomi. Namun, hal ini hanya bisa dicapai dengan kolaborasi erat di antara seluruh pihak terkait,” ujarnya.

Pj Sekda menyampaikan capaian pendapatan provinsi hingga 30 Oktober 2024 telah mencapai Rp5 triliun dari target keseluruhan Rp6 triliun. “Kami bersyukur Kalbar masuk dalam 10 besar nasional. Capaian ini adalah hasil kerja keras dan kolaborasi semua pihak,” tambahnya.

Mohammad Bari juga menyebutkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, daerah dihadapkan pada tanggung jawab untuk mengelola pendapatan secara lebih efisien dan transparan. Ia mengingatkan pentingnya pajak daerah, retribusi, dan sumber pendapatan lainnya dikelola dengan baik sebagai sumber dana yang stabil dan berkelanjutan.

"Pada tahun ini, target awal pajak daerah adalah Rp2,6 triliun dan saat ini telah terealisasi Rp2,1 triliun. Namun, dengan pemberlakuan opsen, porsi pajak akan lebih besar diberikan kepada kabupaten/kota," jelasnya. Ia menekankan pentingnya kejelasan peruntukan opsen dan berharap melalui rakor ini dapat tercapai kesepahaman untuk mendukung optimalisasi pendapatan di semua wilayah Kalbar.

(rfa/sri/ty)