- Oleh Wahyu Sudoyo
- Senin, 28 Oktober 2024 | 21:36 WIB
: Sejumlah siswa SMPN 6 Amarasi menggunakan gawai dekat dengan parabola satelit dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) di SMP Negeri 6 Amarasi, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rabu (30/10/2024). Infopublik/Amiriyandi
Oleh MC KAB MERANTI, Kamis, 31 Oktober 2024 | 14:00 WIB - Redaktur: Tri Antoro - 86
Selatpanjang, Infopublik – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Mahdi, memimpin Rapat Diseminasi dan Audit Kasus Stunting Kedua di Ruang Rapat Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bapedalitbang) Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau pada Rabu (30/10/2024).
Rapat ini bertujuan menekan angka stunting di Kepulauan Meranti melalui intervensi terintegrasi di seluruh lini pelayanan kesehatan.
Mahdi menekankan pentingnya peran bidan desa untuk mencegah kasus stunting baru, dimulai dari program kehamilan, pemeriksaan kehamilan berkala, hingga pelayanan kesehatan pada seribu hari pertama kehidupan (HPK) bayi. Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk menurunkan angka stunting di kabupaten tersebut.
Menurut hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, prevalensi stunting di Provinsi Riau tercatat mencapai 13,6 persen, sementara Kabupaten Kepulauan Meranti mengalami peningkatan dari 17,5 persen pada tahun 2022 menjadi 19,6 persen pada tahun 2023.
“Kenaikan ini menjadi catatan penting dan bahan evaluasi untuk kita bersama. Dengan kolaborasi dan kerja keras dari semua sektor, kita optimis mampu menekan angka stunting agar mencapai target nasional sebesar 14 persen,” ujar Mahdi.
Penjabat Sementara (Pjs) Ketua TP PKK Kepulauan Meranti, Puspita Herlianda, menyatakan dukungan penuh kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Ia menegaskan komitmen PKK dalam berkolaborasi melalui berbagai program kelompok kerja (Pokja) yang siap mendukung upaya penurunan stunting secara terpadu.
“Kami mengajak seluruh pihak, termasuk TPPS di tingkat kabupaten hingga desa dan kelurahan, untuk bersatu dalam menangani stunting melalui berbagai program dan intervensi,” ujar Puspita.
Tim TPPS Kepulauan Meranti memaparkan bahwa audit kasus stunting bertujuan mengidentifikasi risiko dan penyebab pada kelompok sasaran dengan menggunakan data surveilans rutin serta sumber data lainnya. Dari audit ini, rekomendasi tindak lanjut diberikan tidak hanya kepada ibu hamil tetapi juga kepada tenaga kesehatan untuk memperkuat edukasi dan pemeriksaan berkala.