Pjs Wali Kota Banjarbaru Hadiri HLM Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah

: Pjs Wali kota Banjarbaru hadiri HLM Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah -Foto;Mc.Kalsel


Oleh MC PROV KALIMANTAN SELATAN, Kamis, 31 Oktober 2024 | 00:34 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 140


Banjarbaru, InfoPublik - Penjabat Sementara (Pjs) Wali kota Banjarbaru, Nurliani menghadiri High Level Meeting (HLM) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD),di Aula Gawi Sabarataan Pemerintah Kota Banjarbaru. Selasa (29/10/2024).

Dalam kesempatannya, Nurliani mengungkapkan  dirinya menyambut baik pelaksanaan High Level Meeting ini sebagai salah satu implementasi dari peta jalan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) 2021-2025 untuk Kota Banjarbaru yang telah ditetapkan pada 2 Agustus 2021 lalu dalam rangka mewujudkan program nasional percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.

“Saya berharap kegiatan ini mampu memperkuat sinergitas kita dalam mendukung percepatan, perluasan digitalisasi dan penguatan akses keuangan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Banjarbaru,” ujarnya.

Nurliani menambahkan tantangan yang menjadi catatan dalam capaian indeks ETPD ini adalah peningkatan pemahaman petugas yang komprehensif di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengenai sejauh mana implementasi ETPD di Kota Banjarbaru untuk menjaga konsistensi dan ketersediaan data, realisasi, serta integrasinya terhadap sistem informasi keuangan di Kota Banjarbaru.

“Hal tersebut tentunya harus menjadi perhatian kita bersama terutama para kepala SKPD, agar ada peningkatan skor yang signifikan terhadap indeks ETPD bagi Pemerintah Kota Banjarbaru,” imbuhnya.

Dia juga meminta kepada seluruh kepala SKPD, Camat dan Lurah, terkait program digitalisasi ini hendaknya harus didukung dengan upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, agar pemanfaatan kanal non tunai dan digital bisa menjadi lebih optimal sehingga diharapkan nantinya akan berimplikasi positif pada meningkatnya pendapatan asli daerah serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

“Tentunya,sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dapat lebih diperkuat, melalui perumusan inovasi program-program unggulan daerah, dengan tetap mengutamakan asas kemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat,”tambahnya. (MC Kalsel/Jml/YIN/Eyv)