- Oleh MC KOTA DUMAI
- Jumat, 22 November 2024 | 08:16 WIB
:
Oleh MC KOTA BATAM, Selasa, 29 Oktober 2024 | 11:26 WIB - Redaktur: Tri Antoro - 133
Batam, InfoPublik – Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Batam, Andi Agung, terus mendorong peningkatan kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Batam.
Hal ini disampaikan Andi saat memimpin Rapat Evaluasi Progres Penginputan elektronik monitoring dan evaluasi (e-Monev) terhadap Perangkat Daerah yang capaiannya kurang dari 60 persen di Kantor Wali Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Senin (28/10/2024).
Dalam rapat tersebut, Andi menyoroti 19 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 119 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang masih mencatatkan capaian di bawah 60 persen.
“Ada sekitar 19 OPD dan 119 PPK yang capaiannya masih di bawah 60 persen,” ungkapnya.
Andi meminta seluruh OPD untuk segera mempercepat penginputan e-Monev. Aplikasi e-Monev sendiri berfungsi sebagai alat bantu pelaksanaan pemantauan dan pelaporan, yang bermanfaat dalam pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan serta menyediakan data evaluasi.
“Sekarang sudah akhir Oktober dan tinggal dua bulan lagi penganggaran. Tolong ini diawasi betul, agar capaian e-Monev bisa meningkat,” pesan Andi dengan tegas.
Ia berharap, setelah rapat tersebut, berbagai permasalahan yang menghambat dapat teridentifikasi dan segera ditangani. Langkah tindak lanjut perlu dilakukan secara konkret agar pada bulan November semua target dapat tercapai.
“Setelah rapat ini, harus ada tindak lanjut yang jelas. Bulan November nanti, semua harus sudah berjalan dengan baik sehingga pencatatan lebih mudah. Mana yang kurang harus segera diselesaikan,” ujarnya.
Andi menekankan pentingnya peningkatan kinerja pegawai dalam menangani e-Monev untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Ia bahkan melakukan pengecekan langsung terhadap masing-masing OPD untuk mengetahui kendala yang dihadapi.
“Untuk OPD dengan realisasi yang sangat rendah, harus ada penanganan khusus. Kita pacu terus sampai target tercapai,” tutup Andi.
Rapat evaluasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kinerja OPD agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan target waktu yang ada.
