Pj Gubernur Gorontalo Sarankan Konsep White Label untuk UMKM

: Penjabat Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin saat membuka Forum Konsultasi Publik BPOM Gorontalo, di Hotel Aston, Kota Gorontalo, Rabu ( 23/10/2024). (Foto : Mila)


Oleh MC PROV GORONTALO, Kamis, 24 Oktober 2024 | 11:19 WIB - Redaktur: Bonny Dwifriansyah - 132


Kota Gorontalo, InfoPublik – Pj Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin menyarankan konsep white label kepada para pelaku UMKM. Hal ini ia sampaikan saat membuka Forum Konsultasi Publik BPOM Gorontalo, di Hotel Aston, Kota Gorontalo, Rabu (23/10/2024).

White Label merupakan istilah yang digunakan untuk produk yang tidak memiliki merek dan dapat dipasangi logo atau merek bisnis oleh pembelinya. “Silahkan punya merek tapi jangan terlalu fokus di dalam kita mendorong merek kita sendiri. Tidak ada salahnya kita mendorong label kita untuk white label kepada perusahaan yang ingin menjual produk serupa tapi tidak punya kemampuan memproduksi sebanyak itu,“ ungkap Rudy.

Menurut Rudy, melakukan white label dapat mempercepat UMKM menuju skala komersial dan lebih baik ke depannya. Terlebih, UMKM yang telah memiliki izin edar diharapkan agar naik kelas dan berkembang sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Bidang Perekonomian Indonesia ini juga menyampaikan selamat kepada sembilan UMKM pangan olahan dan kosmetik yang telah mendapatkan izin edar dari BPOM tahun ini. Mereka yakni Gasim Baid (Gula Aren), Iradat Bagi, UKM Tuna Tomini, Dners Jaya Berkah, Andini Pastel, Ummuazzam Bakeri & Cookies, Adilah Cake & Kukis, UKM Nirwana, dan CV Arslan Munirah.

“Saya harapkan dari Bapak-Ibu sekalian, dengan adanya izin edar yang didapatkan hari ini bisa mendorong usaha Bapak-Ibu naik kelas dan berkembang sehingga nantinya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo,” tutur Rudy.

Pada kesempatan yang sama, Rudy tak lupa menyampaikan apresiasi atas kontribusi dan dukungan BPOM Gorontalo terhadap pengembangan UMKM, obat, dan makanan yang dilaksanakan melalui layanan dan konsultasi serta pendampingan.

Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar juga merupakan bentuk partisipasi demokratis dalam mendorong citizen centric yang merupakan pendekatan menempatkan kebutuhan warga negara. (mcgorontaloprov/mila)

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Wahyu Sudoyo
  • Selasa, 19 November 2024 | 19:40 WIB
Kemkomdigi Dorong Pertumbuhan UMKM Digital dengan Peningkatan Konektivitas
  • Oleh Farizzy Adhy Rachman
  • Selasa, 19 November 2024 | 11:30 WIB
Kepala BKPerdag Dorong Strategi Baru Tingkatkan Ekspor Indonesia
  • Oleh Eko Budiono
  • Selasa, 19 November 2024 | 09:04 WIB
Pertamina Luncurkan Aplikasi SMEXPO untuk Tingkatkan Pemasaran UMKM Binaan
  • Oleh MC PROV ACEH
  • Sabtu, 16 November 2024 | 21:24 WIB
Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya Terharu Bisa Kunjungi Aceh Besar
  • Oleh MC KAB BALANGAN
  • Sabtu, 16 November 2024 | 21:27 WIB
Puluhan Pelaku UMKM di Balangan Ikuti Kegiatan Strategi Pemasaran Digital