Pj Gubernur Gorontalo Sarankan Konsep White Label untuk UMKM

: Penjabat Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin saat membuka Forum Konsultasi Publik BPOM Gorontalo, di Hotel Aston, Kota Gorontalo, Rabu ( 23/10/2024). (Foto : Mila)


Oleh MC PROV GORONTALO, Kamis, 24 Oktober 2024 | 11:19 WIB - Redaktur: Bonny Dwifriansyah - 49


Kota Gorontalo, InfoPublik – Pj Gubernur Gorontalo Rudy Salahuddin menyarankan konsep white label kepada para pelaku UMKM. Hal ini ia sampaikan saat membuka Forum Konsultasi Publik BPOM Gorontalo, di Hotel Aston, Kota Gorontalo, Rabu (23/10/2024).

White Label merupakan istilah yang digunakan untuk produk yang tidak memiliki merek dan dapat dipasangi logo atau merek bisnis oleh pembelinya. “Silahkan punya merek tapi jangan terlalu fokus di dalam kita mendorong merek kita sendiri. Tidak ada salahnya kita mendorong label kita untuk white label kepada perusahaan yang ingin menjual produk serupa tapi tidak punya kemampuan memproduksi sebanyak itu,“ ungkap Rudy.

Menurut Rudy, melakukan white label dapat mempercepat UMKM menuju skala komersial dan lebih baik ke depannya. Terlebih, UMKM yang telah memiliki izin edar diharapkan agar naik kelas dan berkembang sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Bidang Perekonomian Indonesia ini juga menyampaikan selamat kepada sembilan UMKM pangan olahan dan kosmetik yang telah mendapatkan izin edar dari BPOM tahun ini. Mereka yakni Gasim Baid (Gula Aren), Iradat Bagi, UKM Tuna Tomini, Dners Jaya Berkah, Andini Pastel, Ummuazzam Bakeri & Cookies, Adilah Cake & Kukis, UKM Nirwana, dan CV Arslan Munirah.

“Saya harapkan dari Bapak-Ibu sekalian, dengan adanya izin edar yang didapatkan hari ini bisa mendorong usaha Bapak-Ibu naik kelas dan berkembang sehingga nantinya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo,” tutur Rudy.

Pada kesempatan yang sama, Rudy tak lupa menyampaikan apresiasi atas kontribusi dan dukungan BPOM Gorontalo terhadap pengembangan UMKM, obat, dan makanan yang dilaksanakan melalui layanan dan konsultasi serta pendampingan.

Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar juga merupakan bentuk partisipasi demokratis dalam mendorong citizen centric yang merupakan pendekatan menempatkan kebutuhan warga negara. (mcgorontaloprov/mila)

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh MC KOTA PADANG
  • Kamis, 24 Oktober 2024 | 11:29 WIB
Pemkot Padang Gelar Bazar, Kebijakan Belanja Daerah Kini Berpihak pada UMK-K
  • Oleh Mukhammad Maulana Fajri
  • Rabu, 23 Oktober 2024 | 14:07 WIB
Pertamina SMEXPO 2024: Dorong UMKM Lokal Menjadi Vokal di Kancah Nasional dan Global
  • Oleh Wahyu Sudoyo
  • Selasa, 22 Oktober 2024 | 23:12 WIB
Telkom Raih Golden World Award 2024 untuk Kampanye 'Pahlawan tak Kasat Mata'
  • Oleh Eko Budiono
  • Selasa, 22 Oktober 2024 | 18:01 WIB
Apkasi Luncurkan AOE 2025 untuk Dukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah
  • Oleh Mukhammad Maulana Fajri
  • Senin, 21 Oktober 2024 | 16:22 WIB
Mendag Budi Santoso Fokus pada Tiga Program Unggulan Menuju Indonesia Emas 2045