KIP Aceh Siap Gelar Debat Publik Perdana Pilkada 2024: Tata Kelola dan Pembangunan Jadi Fokusnya

Banda Aceh, InfoPublik – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh semakin mematangkan persiapan menjelang debat publik pertama antara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh dalam Pilkada 2024. Debat perdana itu dijadwalkan berlangsung pada 25 Oktober 2024 di Hotel Amel Convention Hall Blang Oi, Banda Aceh.

"KIP Aceh telah menyiapkan desain debat, tata tertib, serta tema yang akan diusung dalam debat pertama ini. Kami juga sudah berkoordinasi dengan tim panelis, moderator, dan pihak penyiaran," ungkap Komisioner KIP Aceh, Hendra Darmawan, dalam keterangan persnya pada Selasa (22/10/2024).

Hendra menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai langkah koordinasi, termasuk dengan tim pasangan calon dan partai politik, guna memastikan semua aspek teknis dan substansi debat berjalan lancar. Persiapan yang matang diharapkan dapat membuat debat berlangsung efektif dan memperkaya pemahaman publik mengenai para kandidat.

Tema yang akan diangkat dalam debat pertama ini berfokus pada isu-isu strategis yang mencerminkan persoalan daerah serta visi untuk memajukan Aceh. Dua tema utama yang akan menjadi pokok pembahasan adalah: upaya menyelesaikan persoalan Aceh dan strategi memajukan Aceh.

Pada tema pertama, pasangan calon akan diuji gagasan mereka terkait tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing global. Beberapa topik khusus yang akan dibahas meliputi penerapan Syariat Islam, keistimewaan Aceh, serta peningkatan konektivitas pelayanan publik. Ini merupakan isu sentral bagi Aceh, yang memiliki otonomi khusus dalam penerapan Syariat Islam dan peran penting dalam sejarah nasional.

Di tema kedua, para kandidat akan diminta memaparkan strategi dalam memajukan Aceh melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan, termasuk peningkatan sektor pendidikan dan teknologi. Selain itu, isu kesetaraan gender dan perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, serta kelompok minoritas, juga akan diangkat dalam perdebatan. Ini menjadi poin penting dalam mendorong Aceh sebagai provinsi yang inklusif dan progresif di berbagai sektor.

"Kami berharap debat ini tidak hanya menjadi ajang adu visi dan misi semata, tetapi juga menjadi kesempatan bagi para kandidat untuk memperlihatkan solusi konkret yang mampu membawa perubahan bagi masyarakat Aceh," tutur Hendra.

Dengan persiapan yang matang, KIP Aceh optimistis bahwa debat publik perdana ini akan menjadi ajang yang informatif bagi masyarakat untuk mengetahui komitmen dan kapasitas calon pemimpin Aceh di masa depan. (mc aceh/aqi)