- Oleh MC KOTA TIDORE
- Minggu, 24 November 2024 | 08:26 WIB
: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin (21/10/2024). Rapat yang bertujuan untuk mengendalikan inflasi di daerah tersebut dilaksanakan melalui zoom meeting dan dipusatkan di Command Center Setdakab Aceh Tengah.
Oleh MC KAB ACEH TENGAH, Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:20 WIB - Redaktur: Juli - 141
Takengon, InfoPublik - Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin (21/10/2024).
Rapat yang bertujuan untuk mengendalikan inflasi di daerah tersebut dilaksanakan melalui zoom meeting dan dipusatkan di Command Center Setdakab Aceh Tengah.
Rakor ini dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri, H. Tomsi Tohir Balaw, serta diikuti oleh pimpinan lembaga, para menteri, gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia.
Turut hadir dalam rakor ini Pj. Bupati Aceh Tengah, Subhandhy, beserta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Aceh Tengah.
Dalam arahannya, Plt. Sekjen Tomsi Tohir menyampaikan bahwa kondisi inflasi nasional berada dalam keadaan yang baik dan telah mengalami deflasi yang cukup signifikan. Namun demikian, harga sejumlah bahan pokok di berbagai daerah masih berfluktuasi.
"Alhamdulillah, secara nasional kita mengalami deflasi, meskipun masih banyak daerah yang perlu menstabilkan harga bahan pokok," ujar Tomsi.
Rakor ini menitikberatkan pada langkah konkret yang harus diambil oleh setiap daerah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, yang menjadi faktor penting dalam pengendalian inflasi.
Pj. Bupati Aceh Tengah, Subhandhy, menjelaskan bahwa rapat ini memberikan arahan strategis bagi daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi. “Kegiatan ini memberikan arahan tentang langkah-langkah konkret dalam pengendalian inflasi di daerah dan menjaga stabilitas pasokan serta harga pangan,” ujarnya.
Tomsi juga menginstruksikan kepada kepala daerah untuk turun langsung ke lapangan dan melakukan intervensi jika terjadi ketidakseimbangan harga di pasar. "Kami minta perhatian kepada daerah yang mengalami lonjakan harga bahan pokok, seperti Kabupaten Bolang Mongondow dan Lima Puluh Kota, untuk segera mengecek kondisi di lapangan dan mengambil tindakan yang diperlukan," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) yang diwakili oleh Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Pudji Ismartini, menyampaikan bahwa Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,11 persen pada Oktober 2024.
Komoditas yang memberikan andil terbesar dalam deflasi ini antara lain cabai merah, telur ayam ras, dan daging ayam ras. “Sebanyak 61 kota mengalami deflasi, sementara 29 kota lainnya mencatat inflasi,” jelas Pudji.
Sementara itu, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan, Bambang Wisnu Broto, menghimbau dinas terkait di setiap daerah untuk berkoordinasi dengan BUMN Pangan, seperti BULOG, RNI, dan PPI, dalam mempercepat distribusi MINYAKITA ke pasar-pasar.
Ia juga mengimbau untuk melakukan pemantauan terhadap distributor yang terdaftar di sistem SISP guna memastikan ketersediaan barang dan menjaga harga tetap terjangkau.
Rakor ini merupakan salah satu bentuk upaya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengendalikan inflasi dan memastikan stabilitas harga pangan di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui TPID diharapkan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam mengimplementasikan kebijakan pengendalian inflasi guna menjaga kesejahteraan masyarakat dan kestabilan ekonomi daerah.
Dengan partisipasi aktif dalam rakor ini, Kabupaten Aceh Tengah siap mengambil langkah-langkah konkret dalam mengawal harga kebutuhan pokok agar tetap stabil dan terkendali, serta terus menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat. (Fasya Harsa/MC Aceh Tengah)