Optimalisasi Peran BUMD, BLUD, dan BUMDesa: Pemprov Kalbar Dorong Tata Kelola yang Lebih Baik

Pontianak, InfoPublik - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Harisson, membuka secara resmi acara Workshop penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kesehatan, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Acara tersebut diadakan di Aula Kantor Bank Kalbar, Kota Pontianak, pada Kamis (10/10/2024).

Workshop ini diinisiasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Bank Kalbar dengan tujuan meningkatkan kontribusi ketiga lembaga tersebut dalam pembangunan daerah.

“Melalui workshop ini, kita ingin agar setiap BUMDesa mampu melihat potensi daerahnya dan mengembangkan peluang usaha yang menguntungkan. Ini akan membantu menggerakkan roda perekonomian desa dan berperan dalam kesejahteraan masyarakat,” kata Harisson dalam sambutannya.

Harisson menegaskan bahwa BUMD yang telah berstatus BLUD perlu memiliki target-target kinerja yang jelas. “Dengan status BLUD, pengelolaan keuangan lebih fleksibel sehingga mereka dapat memaksimalkan potensi sumber daya yang ada, baik untuk pelayanan publik maupun peningkatan pendapatan,” jelasnya.

Ia juga berharap BUMD, terutama perusahaan daerah penyedia air minum, dapat memperluas jaringan pelayanan sehingga seluruh masyarakat terlayani dengan baik. Menurutnya, manajemen BUMD harus terus berorientasi pada peningkatan kualitas layanan untuk masyarakat.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalbar, Rudy M. Harahap, menekankan bahwa BUMD, BLUD Kesehatan, dan BUMDesa di Kalbar perlu memperbaiki tata kelola korporasi, termasuk manajemen risiko, agar lebih profesional dan akuntabel.

“Kontribusi BUMD, BLUD, dan BUMDesa di Kalbar masih perlu ditingkatkan. Dari 25 BUMD di Kalbar, baru 6 yang bisa memberikan dividen kepada pemerintah daerah. Bahkan, 11 BUMD mengalami kerugian pada tahun 2023 dan membebani keuangan daerah,” ungkap Rudy.

Selain itu, ia menyoroti bahwa BLUD Kesehatan seperti rumah sakit umum daerah belum memanfaatkan fleksibilitas pengelolaan keuangan mereka untuk meningkatkan pelayanan, terutama dalam mengurangi waktu tunggu rawat jalan. BUMDesa pun mayoritas belum mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan asli desa (PADes) dan justru menjadi beban bagi desa.

Rudy berharap workshop ini dapat membangun komitmen para pemangku kepentingan untuk memperbaiki tata kelola, mengimplementasikan manajemen risiko yang lebih baik, serta meningkatkan kontribusi BUMD, BLUD Kesehatan, dan BUMDesa dalam pembangunan.(adpim/irf/sri)