Pjs Bupati Agam: Sinergi Eksekutif dan Legislatif Wujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan

Agam, InfoPublik – Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Agam, Endrizal, menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam untuk mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025. Acara tersebut berlangsung di Aula Utama DPRD Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat, pada Kamis (10/10/2024).

Endrizal menyampaikan bahwa setiap saran dari para anggota legislatif akan menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan daerah. “Sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat diperlukan demi terwujudnya Agam yang lebih maju dan sejahtera pada tahun 2025,” ujar Endrizal.

Kemudian, Endrizal menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menyusun program-program prioritas yang bermanfaat bagi masyarakat Agam. “Kami akan berusaha mengakomodasi setiap masukan dari anggota legislatif demi kemajuan Kabupaten Agam,” imbuhnya.

Berbagai fraksi menyampaikan pendapat mereka, di antaranya Fraksi PKS melalui legislator Asrizal, yang menyoroti defisit anggaran daerah. Menurut Asrizal, Kabupaten Agam mengalami defisit murni sebesar Rp117 miliar. Ia menanyakan langkah-langkah konkret yang akan diambil pemerintah daerah untuk mengatasi defisit tersebut. “Apabila defisit ini sudah melebihi batas yang ditoleransi, apa upaya yang akan dilakukan pemerintah untuk mengatasinya?” tanyanya.

Fraksi PAN melalui legislator Zulpardi turut memberikan perhatian terhadap defisit anggaran. Ia menekankan bahwa rencana kerja organisasi perangkat daerah harus lebih kreatif dan tidak hanya bersifat rutinitas. “Pemerintah harus memperluas akses bagi pelaku ekonomi daerah untuk memaksimalkan potensi pertumbuhan ekonomi lokal,” imbuh Zulpardi.

Sementara itu, Fraksi Nasdem yang diwakili oleh Zelman meminta Pjs Bupati Agam untuk segera menyurati Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah tahun 2025 segera diterbitkan. “Hal ini penting untuk memastikan pelaksanaan APBD tahun depan berjalan sesuai aturan yang berlaku,” kata Zelman.

Fraksi Demokrat melalui Jondra Marjaya menekankan bahwa rehabilitasi pasca bencana Gunung Marapi harus menjadi prioritas utama dalam RAPBD 2025. Ia menjelaskan bahwa bencana ini telah menimbulkan kerusakan infrastruktur, pemukiman, serta lahan pertanian warga. “Pemerintah harus segera memulihkan kondisi ini agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitasnya dengan normal,” tegas Jondra.

Fraksi Gerindra melalui Nesi Harmita juga menyampaikan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur di Kawasan Masjid Sirah. Menurutnya, masjid ini harus menjadi ikon pariwisata rohani di Kabupaten Agam. “Pembangunan infrastruktur di Masjid Sirah perlu dipercepat agar masjid ini bisa menjadi destinasi wisata religi yang representatif,” ujarnya.

Adapun Fraksi PPP yang diwakili oleh Hardianto meminta pemerintah daerah untuk lebih serius dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang dapat digunakan dalam pembiayaan pembangunan.

Sedangkan Fraksi Golkar, Hanura, PBB, dan PKB menyampaikan pandangan umum mereka secara tertulis kepada sekretariat DPRD.