Netralitas ASN Harga Mati, Kadisdik Riau Imbau Guru Tidak Terlibat Politik Praktis

Pekanbaru, InfoPublik – Plt Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Riau, Edi Rusma Dinata, mengimbau seluruh guru SMA dan SMK yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas mereka selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

“Kami di dunia pendidikan Provinsi Riau sangat mendukung pelaksanaan Pilkada yang aman dan damai, seperti yang diarahkan oleh Pj Gubernur Riau, Rahman Hadi. Netralitas ASN adalah harga mati dalam Pilkada serentak ini,” tegas Edi Rusma Dinata, melalui keterangan pers yang diterima pada Sabtu (5/10/2024).

Edi mengingatkan seluruh tenaga pengajar di tingkat SMA dan SMK negeri di Riau agar dapat bersikap netral saat Pilkada berlangsung. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif dan nyaman bagi masyarakat, terutama di lingkungan pendidikan.

Ketika ditanya mengenai tindakan yang akan diambil jika terdapat oknum guru yang bersikap tidak netral selama masa Pilkada, Edi menegaskan bahwa masyarakat dapat melaporkannya kepada pihak terkait, seperti Bawaslu. Ia memastikan bahwa Dinas Pendidikan Riau tidak akan memberikan pembelaan kepada oknum guru yang terbukti melanggar netralitas.

Sebelumnya, Pj Gubernur Riau, Rahman Hadi, juga menegaskan pentingnya menjaga netralitas ASN dalam menghadapi proses politik. Menurutnya, ketidaknetralan ASN dapat merusak proses demokrasi dan mencederai kepercayaan publik.

“Potensi ketidaknetralan ASN sangat berbahaya bagi proses demokrasi. Oleh karena itu, netralitas ASN adalah prinsip yang harus dipegang teguh oleh seluruh pegawai pemerintah di Riau,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Riau telah mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh ASN, termasuk TNI dan Polri, untuk memastikan bahwa mereka tetap netral selama pelaksanaan Pilkada. Langkah ini diambil guna menjaga agar proses Pilkada berjalan dengan jujur, adil, dan transparan.

“Kami sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh ASN, TNI, dan Polri. Kami tegaskan bahwa netralitas adalah harga mati,” kata Rahman Hadi.

Sebagai tindak lanjut, Pemprov Riau telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan KPU dan Bawaslu untuk memastikan Pilkada berjalan dengan baik. Pengadilan Tinggi Riau juga telah menyiapkan langkah-langkah hukum untuk menangani pelanggaran netralitas ASN selama Pilkada.

(MC Riau/bgs)