Tegaskan Netralitas, PMI Sumbar: Pengurus yang Terlibat Politik Harus Non-Aktif

Padang, InfoPublik – Ketua PMI Provinsi Sumatra Barat (Sumbar), Aristo Munandar, menegaskan bahwa Palang Merah Indonesia (PMI), baik di tingkat pusat hingga kabupaten/kota, tetap menjaga netralitasnya dalam menghadapi Pilkada serentak 2024. Hal ini sesuai dengan prinsip internasional kepalangmerahan yang mengutamakan netralitas dalam setiap kegiatan.

"Sesuai dengan salah satu dari tujuh prinsip internasional kepalangmerahan, yaitu netralitas, PMI di seluruh Indonesia, termasuk PMI Kota Padang, tidak menjadi bagian dari sayap politik atau pendukung calon mana pun," ujar Aristo, melalui keterangan yang diterima pada  Sabtu (21/9/2024).

Aristo menegaskan bahwa ajakan mendukung salah satu calon wali kota yang muncul dalam video tersebut bukan merupakan sikap resmi institusi PMI, melainkan pernyataan pribadi dari salah satu pengurus PMI Kota Padang.

Sementara itu, Ketua Bidang Organisasi PMI Sumbar, Aim Zein, menyatakan bahwa pihaknya telah mengadakan rapat khusus untuk membahas insiden ini. Ia juga menegaskan bahwa pernyataan mendukung calon wali kota tertentu oleh pengurus tersebut adalah pelanggaran terhadap prinsip netralitas PMI.

"Kami telah menyurati Ketua PMI Kota Padang dan merekomendasikan pemberian sanksi kepada pengurus yang bersangkutan. Semua pengurus PMI diperbolehkan berpartisipasi dalam tim kampanye atau mencalonkan diri dalam Pilkada, tetapi harus terlebih dahulu mengajukan cuti atau non-aktif," jelas Aim Zein.

Ia juga mencontohkan bahwa beberapa pengurus PMI di Bukittinggi dan Kota Solok telah mengajukan cuti ketika mereka ikut dalam Pemilu Legislatif pada Februari lalu, sehingga menjaga netralitas PMI tetap terjaga.

Aim Zein berpesan kepada seluruh pengurus PMI di kabupaten/kota untuk terus memegang teguh prinsip netralitas dan tidak membawa institusi PMI ke ranah politik. Ia menekankan bahwa PMI adalah lembaga yang melayani kemanusiaantanpa memandang politik, agama, atau golongan tertentu.

"Para pengurus PMI yang ingin terlibat dalam politik dipersilakan, tetapi jangan membawa-bawa nama PMI. Ajukan cuti atau non-aktif sampai Pilkada selesai, sehingga PMI tetap menjadi lembaga untuk semua orang, dengan nilai-nilai kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, dan kesemestaan," pungkas Aim Zein.

(MC Padang/April)