- Oleh MC KAB BULELENG
- Selasa, 26 November 2024 | 17:55 WIB
: Kasatpol PP Provinsi Gorontalo, Masran Rauf, saat mengikuti rapat asistensi dan supervisi terkait penegakan perda dan perkada yang dilaksanakan di NTB. (Foto: istimewa)
Oleh MC PROV GORONTALO, Rabu, 11 September 2024 | 23:22 WIB - Redaktur: Bonny Dwifriansyah - 209
Lombok, InfoPublik - Kasatpol PP Provinsi Gorontalo, Masran Rauf, mengikuti Kegiatan Rapat Asistensi dan Supervisi terkait penegakan peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah (perkada) yang dilaksanakan di Hotel Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Rabu (11/9/2024).
Acara ini dihadiri oleh Kasatpol PP dari berbagai daerah, narasumber, serta pejabat pemerintah yang berkomitmen untuk meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak perda dan perkada.
Ketua panitia menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengukur hasil kinerja pemerintah daerah dalam penegakan perda dan perkada. “Kami berharap melalui rapat ini, kita dapat memperkuat peran Satpol PP dalam menjalankan tugas dan kewenangan mereka,” ujarnya.
PLH Dirpol PP Linmas Kemendagri, Edi Samsudin Nasution, dalam kata sambutannya menjelaskan tanggung jawab Satpol PP, yang merupakan salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertugas dalam pelayanan dasar, khususnya sub urusan Trantibumlinmas. Ia menekankan pentingnya peran Satpol PP dalam menciptakan ketertiban dan menjaga keamanan masyarakat.
“Satpol PP tidak hanya memiliki tanggung jawab dalam Trantibumlinmas, tetapi juga terkait dengan bencana dan kebakaran. Dengan adanya nomenklatur yang mengintegrasikan fungsi ini, Satpol PP kini memiliki dua tanggung jawab utama,” ungkap Edi.
Ia juga menyoroti perbedaan struktur organisasi Satpol PP, di mana ada yang beroperasi secara mandiri dan ada pula yang melekat pada urusan pemadam kebakaran dan penanganan bencana. “Hal ini perlu diperhatikan agar semua fungsi dapat berjalan dengan optimal,” ujarnya.
Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi para peserta untuk saling berbagi pengalaman dan best practices dalam penegakan perda dan perkada di masing-masing daerah. Dengan kolaborasi yang kuat antar OPD, kinerja Satpol PP dalam melayani masyarakat diharapkan dapat meningkat dan lebih efektif. (mcgorontaloprov/hms)