- Oleh MC KAB MALUKU TENGGARA
- Rabu, 30 Oktober 2024 | 15:00 WIB
: Pembukaan lokakarya penulisan dokumen rekomendasi kebijakan untuk layanan dasar yang inklusif Provinsi Gorontalo. (Foto: Humas)
Oleh MC PROV GORONTALO, Rabu, 21 Agustus 2024 | 23:29 WIB - Redaktur: Bonny Dwifriansyah - 277
Kota Gorontalo, InfoPublik – Bapppeda Provinsi Gorontalo melalui Bidang Riset dan Inovasi bekerja sama dengan LAN dan SKALA menyelenggarakan lokakarya penulisan dokumen rekomendasi kebijakan untuk layanan dasar yang inklusif Provinsi Gorontalo, Rabu-Kamis (21-22/8/2024).
Kegiatan yang dilaksanakan di auditorium BPSDM Provinsi Gorontalo ini sangat penting bagi pembangunan, khususnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur di Pemerintahan Provinsi Gorontalo.
“Kita memahami bahwa proses awal dalam menghasilkan rumusan kebijakan yang tepat dalam pembangunan daerah adalah menghadirkan SDM aparatur yang andal. Keberadaan kita semua yang hadir di sini langsung ataupun tidak langsung menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perumusan kebijakan publik yang diputuskan oleh birokrasi pemerintah,” tutur Yosef Koton, mewakili Sekretaris Daerah, saat membuka lokakarya, Rabu (21/8/2024).
Menurut Yosef, untuk bisa bermartabat, berdaya saing, dan sejajar dengan negara-negara maju di dunia, diperlukan kesiapan yang matang dari pemerintah. Salah satu hal yang perlu dipastikan adalah terwujudnya birokrasi yang kapabel dan berdaya saing, yang dapat menggerakkan roda pemerintahan serta menjalankan program-program pemerintah secara efektif, efisien, dan akuntabel.
Komitmen untuk menciptakan profil birokrasi seperti ini telah diutarakan oleh Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan. Presiden menyampaikan bahwa perbaikan birokrasi merupakan salah satu prioritas dan agenda utama dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju.
Yosef menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya menciptakan birokrasi yang berorientasi hasil, tidak semata berorientasi pada prosedur, proses, dan rutinitas yang monoton. “Birokrasi harus menjamin bahwa program-programnya memiliki manfaat nyata bagi masyarakat dan bukan sekedar menjamin bahwa program itu terlaksana,” ujar Yosef.
Menurutnya, saat ini tantangan terbesar bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah bagaimana memproduksi kebijakan-kebijakan yang unggul atau kebijakan berbasis bukti (evidence based policy).
Pada sektor yang mampu memberikan kontribusi pada pengurangan kemiskinan, peningkatan belanja publik yang responsif gedsi dan kebijakan-kebijakan yang pro pada masyarakat miskin dan rentan (perempuan, disabilitas).
Jabatan fungsional analis kebijakan (JFAK) dan analisis kebijakan adalah salah satu langkah Pemerintah Indonesia dalam menata sistem birokrasi yang masih banyak kekurangan di sana sini.
Yosef mencontohkan birokrasi yang tadinya dianggap menghambat investasi dipangkas secara perlahan agar investor yang masuk merasa nyaman. Catatan buruk birokrasi tersebut harus pelan-pelan ditinggalkan dengan cara mengubah mind set sebagai aparatur yang loyal dan berdedikasi tinggi terhadap bangsa dan negara serta khususnya bagi daerah Provinsi Gorontalo.
Jabatan fungsonal lainnya seperti perencana dan peneliti beserta jabatan fungsional lainnya di lingkungan pemerintah di Indonesia dibentuk sebagai respons terhadap berbagai tantangan dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik di indonesia.
“JFAK bukan saja diberi tugas untuk menghasilkan publikasi kajian, namun didorong juga untuk melakukan advokasi rekomendasi kebijakan yang selaras dengan upaya perbaikan kebijakan publik. Kebijakan yang tidak hanya didasar oleh intuisi, opini dan kepentingan sektoral para pengambil keputusan, tetapi didukung oleh bukti-bukti yang memadai,” ujar Yosef.
Untuk itu, melalui lokakarya ini, ia berharap kapasitas SDM aparatur, khususnya dalam perumusan kebijakan publik semakin baik dan berkualitas. Selepas lokakarya ini para peserta segera menyesuaikan diri dengan ilmu dan wawasan baru yang diperoleh.
Kegiatan ini dihadiri Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Ketua Program Kemitraan Australia - Indonesia SKALA Provinsi Gorontalo, kepala OPD provinsi dan kabupaten/kota, Ketua LPPM UNG, UMGO, dan Unisan. (mcgorontaloprov)