- Oleh MC KAB MALUKU TENGGARA
- Rabu, 30 Oktober 2024 | 15:00 WIB
: Lokakarya pengembangan wawasan sensivitas konflik (kerja sama Pemda mabar dan UPH), Foto : Tian
Oleh MC KAB MANGGARAI BARAT, Jumat, 1 Maret 2024 | 16:20 WIB - Redaktur: Juli - 569
Manggarai Barat, Infopublik - Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat bekerja sama dengan Program Studi Hubungnan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pelita Harapan menggelar lokakarya pengembangan wawasan sensivitas konflik, di ruang rapat Bupati, Jumat (1/3/2024).
Lokakarya ini bertujuan untuk mengetahui potensi konflik di Manggarai Barat terutama di Labuan Bajo, memahami prinsip-prinsip dasar konfik, memiliki wawasan sensivitas konflik serta melakukan analisi konflik dan menyusun rekomendasi untuk menyusun kebijakan berbasis analis.
Wakil Bupati Manggarai Barat, Yulianus Weng, dalam sambutannya mengatakan, lokakarya pengembangan wawasan sensivitas konflik sangat penting bagi Pemda Manggarai Barat untuk mencegah konfik yang ada di daerah mengingat Manggarai Barat adalah daerah wisata super premium yang dikunjungi wisatawan dalam dan luar negeri serta para investor yang semuanya membutuhkan rasa aman dan nyaman dalam berwisata dan berinvestasi.
Menurut Yulianus, Pemerintah selama ini berupaya menjaga agar Manggarai Barat kondusif, aman, dan nyaman bagi siapa saja berkat kerja sama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat.
"Kita nyatakan bahwa daerah ini nyaman bagi semua orang untuk berivestasi hal ini terbukti bahwa hingga saat ini ada 10,8 T investasi yang ada di daerah ini," jelasnya.
Wabup mengapresiasi dan berterima kasih dan berharap lokakarya ini menghasilkan rekomendasi yang membantu pemda dalam upaya deteksi dini terhadap potensi konflik dan merumuskan kebijakan publik yang bisa menjamin kenyamanan dalam berwisata dan berinvestasi.
“Atas nama pemerintah daerah, kami menyampaikan terima kasih kepada Universitas Pelita Harapan khususnya fakultas ilmu sosial dan ilmu politik karena menghadirkan narasumber yang luar biasa sambil berharap lokakarya ini bisa membantu daerah ini dalam upaya deteksi dini terhadap potensi konflik sehingga pemerintah dapat merumuskan kebijakan publik yang bisa menjamin kenyamanan dalam berwisata dan berinvestasi," ucapnya.
Sementarai itu koordinator fasilitator utama Profesor Edwin Martua Tambunan mengatakan, Kabupaten Manggarai Barat menjadi Kabupaten pertama UPH mengadakan kegiatan lokakarya pengembangan wawasan sensivitas konflik.
Pihaknya menyadari bahwa dunia saat ini mengalami lompatan perubahan pada tingkat global nasional maupun regional di mana teknologi berkembang pesat dan daya kritis masyarakat yang kian meningkat menuntut pihak eksekutif untuk menyusun kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Disampaikannya bahwa hal penting dalam merumuskan kebijakan, merumuskan regulasi, inisiatif maupun bentuk-bentuk lainnnya adalah kepekaan yang perlu dibangun sehubungan dengan dinamika dan perkembangan di dalam masyarakat.
“Penting bagi kita untuk berbagi pengetahuan, untuk berlatih bagaimana menerapkan kepekaan konflik ini supaya dalam kita merumuskan kebijakan betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik dan menghindarkan kita semua dari risiko-risiko konflik yang mengakibatkan kebijakan itu gagal maupun kita sendiri sebagai pejabat publik, sebagai pejabat penyelenggara Negara dianggap oleh masyarakat kurang dapat melayani mereka, itulah mengapa lokakarya ini menjadi penting," jelasnya.
Hadir dalam lokakarya ini unsur Forkopimda Manggarai Barat dan para pimpinan OPD lingkup Pemda Manggarai Barat. (MC Kabmanggaraibarat / Tian – Tim IKP Kominfo)