Target Pendapatan Daerah Tak Tercapai, DPRD Kota Ternate Minta Pemkot Lebih Optimal Kelola Sumber Potensial PAD

Ternate, InfoPublik - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, menyoroti capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ternate yang hingga awal Agustus 2024 masih di bawah 50 persen dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ternate.

Anggota Dewan menilai kondisi ini menunjukkan adanya potensi besar yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate.

Ketua Komisi II DPRD Kota Ternate, Mubin A. Wahid, menekankan, rendahnya realisasi PAD disebabkan oleh kurang maksimalnya pemanfaatan aset-aset daerah seperti Sport Hall, Gamalama Plaza, dan barang milik daerah lainnya.

"Jika pemanfaatan aset-aset tersebut tidak pernah direalisasikan dengan baik, target PAD sebesar Rp154 miliar akan sulit dicapai," ujarnya, Senin (19/8/2024).

Mubin mengungkapkan, hingga memasuki triwulan III (Agustus), pajak daerah baru mencapai sedikit di atas 50 persen, sementara retribusi daerah masih berada di bawah 50 persen.

Selain itu, pendapatan dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan serta sumber-sumber pendapatan daerah lainnya juga belum menunjukkan hasil yang memadai.

"Pendapatan dari barang milik daerah merupakan penyumbang terbesar yang belum terealisasi, sehingga menghambat pencapaian target PAD," jelas Mubin.

Dia menilai bahwa upaya Pemkot Ternate dalam menggali potensi PAD masih jauh dari maksimal, yang pada akhirnya berdampak pada tidak tercapainya target pendapatan daerah.

Mubin juga mengkritik Pemkot Ternate yang terlalu bergantung pada dana transfer dari pusat, tanpa upaya serius untuk memaksimalkan potensi PAD yang ada di wilayahnya.

"Pemanfaatan potensi sumber pendapatan daerah harus menjadi prioritas untuk mendorong peningkatan PAD, agar kebutuhan pembangunan bisa terpenuhi," tambahnya.

Dia mengungkapkan, setiap tahun target PAD sebesar Rp154 miliar selalu meleset, dengan capaian akhir tahun hanya berkisar antara Rp90 hingga Rp103 miliar.

"Ini berarti ada sekitar Rp40 hingga Rp50 miliar PAD yang tidak terealisasi, yang tentu saja mengganggu pendapatan dan belanja daerah yang cukup besar," pungkasnya.

Dengan kondisi ini, DPRD Kota Ternate mendesak Pemkot untuk lebih serius dan maksimal dalam mengelola sumber-sumber PAD guna mencapai target yang telah ditetapkan, demi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (N/MC Tidore)