Delapan Perusahan Kantongi Ijin Tambang, Pemkab Khawatir Raja Ampat hanya Tinggal Nama

Raja Ampat, InfoPublik - Raja Ampat, kabupaten yang dikenal dengan keindahan bawah laut dan daya tarik wisata alamnya, kini menghadapi ancaman serius. Sekitar delapan perusahaan di Indonesia telah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan pertambangan di wilayah ini. Jika izin ini dijalankan, dikhawatirkan Raja Ampat hanya tinggal nama.

Sekretaris Daerah Raja Ampat Yusuf Salim mengungkapkan kekhawatirannya tersebut dalam acara penyerahan bantuan CSR PT United Tractors Tbk kepada pemda dan masyarakat Raja Ampat di Kawasan Wisata Geopark Pyainemo, Distrik Waigeo Barat Kepulauan pada Jumat 2 Agustus 2024.

Yusuf mengaku, informasi terkait perizinan usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat kepada delapan perusahaan pertambangan disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang beberapa waktu lalu bertandang ke Raja Ampat.  “Saya lalu baca innaalillaahi wainnaa ilaihi raaji’uun. Jika barang ini jalan, pak. Raja Ampat tinggal nama,” ujarnya khawatir.

Yusuf Salim menegaskan bahwa Raja Ampat adalah anugerah Tuhan yang memiliki potensi pariwisata luar biasa. “Kenapa Raja Ampat begitu baik atau indah karena di sini sama sekali tidak ada kegiatan tambang yang besar, selain PT. Gag,” tambahnya.

Meski merasa khawatir, diakui Yusuf pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam menangani masalah ini. “Kami hanya terima saja karena semuanya dari pusat pak. Kami sendiri juga binggung kok bisa ya? Kami takut sekali pak jika ini terjadi maka Raja Ampat selesai,” ungkapnya.

Selain masalah pertambangan, Yusuf Salim juga menyoroti isu sampah sebagai tantangan dan isu besar bagi sektor pariwisata Raja Ampat. “Kami sudah bicara sampai pusat ingin cari, kapal penyapu sampah. Tapi belum dapat-dapat. Apa karena mahal? Atau belum ada yang buat,” ujarnya.

Yusuf Salim menegaskan pentingnya pengelolaan sampah yang baik agar tidak merusak lingkungan dan kegiatan wisata. “Keindahan Raja Ampat terletak pada kekayaan bawah lautnya. Jika sampah tidak dikelola dengan baik, maka kerusakan akan menjadi ancaman nyata. Pemerintah Daerah Raja Ampat bertanggung jawab untuk menjaga agar alam dan pariwisata di sini tetap berkelanjutan,” pungkasnya. (Petrus Rabu/MC.Kab.Raja Ampat)