: Dalam Nota Pengantar LKPJ 2023, pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar Rp 2,25 triliun terealisasi sebesar Rp 2,24 triliun atau mencapai 99,48 persen.
Oleh MC KAB BANGGAI, Selasa, 2 April 2024 | 22:22 WIB - Redaktur: Juli - 1K
Banggai, InfoPublik - DPRD Kabupaten Banggai menggelar rapat paripurna, Senin (1/4/2024), di Gedung DPRD Banggai, Luwuk.
Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Banggai Suprapto tersebut dilaksanakan untuk mendengarkan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai akhir tahun anggaran 2023.
Mewakili Bupati Banggai yang berhalangan hadir, Wakil Bupati Banggai Furqanuddin Masulili menyampaikan Nota Pengantar Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai 2023.
LKPJ tersebut memuat penjelasan tentang realisasi keuangan daerah tahun 2023 unaudited.
Dalam Nota Pengantar LKPJ 2023, pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar Rp2,25 triliun terealisasi sebesar Rp2,24 triliun atau mencapai 99,48 persen.
“Adapun pendapatan dimaksud bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah,” terang Furqan.
Pada pos belanja daerah, Wakil Bupati melaporkan, dari target Rp2,48 triliun, belanja daerah terealisasi Rp2,29 triliun. Belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer.
Sementara pada pos pembiayaan daerah, realisasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun sebelumnya tercatat Rp256,48 miliar. Sedangkan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp7,62 miliar merupakan penyertaan modal Pemda Banggai kepada PT Bank Sulteng.
Hasil dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan terdapat pembiayaan neto sebesar Rp229,69 miliar.
“Berdasarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maka posisi sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa tahun anggaran 2022 sebesar Rp201.142.256.449,47,” kata Wakil Bupati Banggai.
Tak lupa Wabup Furqan menyampaikan capaian kinerja Pemda Banggai di berbagai sektor, seperti, sektor pembangunan manusia; ekonomi kerakyatan berbasis potensi dan keunggulan lokal; infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar; ketahanan pangan; investasi daerah; perdagangan; lingkungan hidup; pariwisata, kebudayaan daerah, dan moderasi beragama; serta percepatan reformasi birokrasi di daerah.
“Kami menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah tercinta ini. Untuk itu, pandangan dan evaluasi dari pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, akan kami jadikan sebagai bahan kajian dan penyempurnaan kinerja di masa mendatang,” kata Furqan.
Saat menyampaikan pandangan umum fraksi, seluruh fraksi di dewan menyatakan menerima LKPJ Bupati Banggai tahun anggaran 2023 untuk dibahas di tingkat pansus.
Paripurna malam itu juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Banggai Batia Sisilia Hadjar dan Samsulbahri Mang, Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Abdullah Ali, para pimpinan perangkat daerah, beserta sejumlah anggota dewan dan pejabat Forkopimda Banggai.
