Inflasi Maluku Terkendali di 2,43 Persen, Pj Gubernur Apresiasi Pemimpin Tiga Daerah

: Pemerintah Provinsi Maluku menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Swiss Belhotel Ambon, Rabu (22/5/2024)


Oleh MC PROV MALUKU, Rabu, 22 Mei 2024 | 18:38 WIB - Redaktur: Inda Susanti - 536


Ambon, InfoPublik – Pengendalian inflasi menjadi perhatian bersama pemerintah pusat dan daerah.  Upaya menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan menjadi prioritas.

Penjabat (Pj) Gubernur Maluku, Sadali Ie, saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi, di Ambon, Rabu (22/5/2024), mengatakan, inflasi dan pertumbuhan ekonomi saat ini menjadi isu nasional.

Presiden juga telah menyampaikan lima arahan dalam rangka pengendalian inflasi. Pertama, memanfaatkan APBD untuk pengendalian inflasi, melalui intervensi pasar dan penguatan cadangan pangan.

Kedua, memperkuat sarana dan prasarana pertanian dalam rangka meningkatkan produktifitas pertanian.

Arahan selanjutnya yaitu mengintegerasikan data stok neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi, memperkuat infrastruktur dan rantai pasok, serta memperkuat komunikasi, sinergitas dengan para pihak.

Menurut Sadali, arahan ini ditindaklanjuti dengan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), di mana salah satunya memanfaatkan dana BTT (Belanja Tak Terduga).

“Oleh karena itu kami mengharapkan Bupati/Wali Kota dapat menindaklanjutinya untuk pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan ekstrem, dan stunting, di mana akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi,” terang Sadali.

Pada kesempatan tersebut Pj Gubernur mengucapkan terima kasih kepada para bupati/wali kota terutama di tiga daerah yang menjadi wilayah Indeks Harga Konsumen (IHK) yakni Kota Tual, Kota Ambon, dan Maluku Tengah.

“Atas koordinasi yang baik, kita mampu menekan inflasi di bulan April menjadi 2,43 persen dari sebelumnya pada Maret berada pada angka 2,75 persen, di mana angka ini lebih rendah dari inflasi nasional yakni 3,00 persen,” ujar Sadali.

Sadali juga mengimbau kepada kabupaten yang lain untuk tetap menjaga pengendalian inflasi.

“Karena tidak menutup kemungkinan kabupaten yang lain bisa saja ditambahkan masuk ke dalam IHK yang berdampak terhadap pengaruh inflasi tingkat provinsi,” tukasnya.

Dia berharap agar koordinasi tetap terjaga dengan baik, dengan tetap melakukan langkah strategis 4K, yakni memastikan Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan membangun Koordinasi yang intensif untuk sama-sama mengendalikan inflasi secara berkala.

“Kami berharap agar kita semua bergandengan tangan demi Maluku yang kita cintai, karena inflasi ini menjadi isu strategis nasional, serta menjadi fokus pemerintah pusat untuk ditangani bersama, karena nilai pertumbuhan ekonomi maupun inflasi pusat dipengaruhi oleh nilai pertumbuhan ekonomi maupun inflasi dari seluruh wilayah,” tutup Sadali.

Rakor turut dihadiri oleh Forkopimda Provinsi Maluku, Bupati/Walikota se-Maluku, Pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Kepala Bappeda dan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota se-Maluku, serta pimpinan lembaga Vertikal. (MC Prov Maluku)

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh MC KOTA PADANG
  • Jumat, 14 Juni 2024 | 16:16 WIB
Pj Wali Kota Padang: Stok Pangan Aman dengan Harga Terkendali
  • Oleh MC PROV GORONTALO
  • Jumat, 14 Juni 2024 | 12:58 WIB
Pemda Kabupaten Boalemo Sambut Pj Gubernur Gorontalo dengan Adat Mopotilolo
  • Oleh MC Kota Payakumbuh
  • Kamis, 13 Juni 2024 | 14:05 WIB
Pj Wali Kota Payakumbuh Panen Padi Unggulan Lokal Banang Pulau
  • Oleh MC Kota Payakumbuh
  • Kamis, 13 Juni 2024 | 14:03 WIB
Jelang Idul Adha, Pemko Payakumbuh Kembali Gelar Gerakan Pangan Murah
  • Oleh MC KOTA PONTIANAK
  • Rabu, 12 Juni 2024 | 21:24 WIB
Jelang Iduladha, 178 KK Warga Pontianak di Rusunawa Terima Bantuan Beras