: Penganggaran Responsif Gender, DSPPKBPPPA Gelar Advokasi Penyusunan GAP dan GBS 2025, Foto : Diskominfo Padang Panjang
Oleh MC KOTA PADANG PANJANG, Sabtu, 27 April 2024 | 13:33 WIB - Redaktur: Rafyq Alkandy Ahmad Panjaitan - 167
Padang Panjang, InfoPublik - Sebagai upaya mendorong perencanaan dan penganggaran program kegiatan yang responsif gender, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPKBPPPA) Kota Padang Panjang gelar Advokasi Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) 2025 bagi OPD di Aula Bappeda, Kamis (25/4/2024).
Kepala DSPPKBPPPA, Osman Bin Nur, saat membuka kegiatan tersebut mengatakan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) melalui metode GAP dan GBS.
“Pengintegrasian gender dalam program pembangunan bertujuan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang pembangunan. Sehingga tercipta pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta pemberdayaan masyarakat yang partisipatif,” sebutnya.
Osman mengungkapkan, pengarusutamaan gender merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi salah satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan.
“Kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman para focal point terhadap penyusunan GAP dan GBS untuk dijadikan acuan dalam proses perencanaan dan penganggaran program kegiatan yang responsif. Kita berharap kegiatan ini mampu menjadi salah satu solusi untuk meminimalisasi kesenjangan gender. Sehingga dapat mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor pembangunan,” ujarnya.
Ditambahkan Osman, kegiatan ini diikuti 46 peserta yang terdiri dari 23 OPD dan akan berlangsung selama dua hari ke depan dengan menghadirkan pemateri dari Widyaiswara Diklat Provinsi Sumatra Barat, Herita Dewi.
“Saya berharap kepada seluruh peserta agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga tersusun analisa anggaran yang responsif gender. Setelah selesai nantinya, diharapkan dapat menindaklanjutinya di OPD masing-masing,” tutupnya. (mcpadangpanjang/rifki)
